AUSTRALIA

Anggota Senat Setujui Pajak Backpacker 10,5%

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 November 2016 | 13:12 WIB
 Anggota Senat Setujui Pajak Backpacker 10,5%

CANBERRA, DDTCNews – Berdasarkan hasil keputusan sidang bersama, Anggota Senat Australia menolak usulan pajak backpacker yang diajukan oleh pemerintah. Pihaknya meminta agar usulan pajak diturunkan menjadi 10,5%.

Bendahara Chris Bowen mengatakan usulan tarif pajak 10,5% merupakan solusi yang tepat menurut para tenaga kerja dan crossbench (anggota partai independen). Solusi ini juga telah memperhitungkan pendapatan yang akan diterima pemerintah.

“Tarif tersebut juga akan menjadi lebih kompetitif terutama dengan negara tetangga Selandi Baru,” ujarnya saat sidang pembahasan baru-baru ini.

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Pajak backpacker sudah menjadi pembicaraan selama dua tahun terakhir di Australia. Pajak ini diperuntukkan bagi anak-anak muda yang datang ke Australia dengan menggunakan visa working holiday.

(Baca: Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa)

Partai Buruh yang menjadi partai oposisi utama, Partai Hijau dan beberapa senator dari partai kecil mendukung usulan penurunan pajak dari sebelumnya 19% yang diajukan oleh pemerintah. Dengan adanya keputusan RUU ini, sekarang akan dikembalikan ke DPR di mana anggota parlemen dari pemerintah lebih banyak.

Baca Juga:
Thailand Siapkan Diskon Pajak dan Visa 10 Tahun bagi Tenaga Ahli Asing

Pihak pemerintah atau yang disebut sebagai Koalisi di Australia sebelumnya mengatakan bila usulan pajak 19% itu tidak disetujui maka mereka akan menerapkan pajak 32,5% mulai 1 Januari 2017. Masa persidangan parlemen Australia tinggal satu minggu lagi untuk tahun 2016.

Selama ini penghasilan mereka tidak dikenai pajak, dan karenanya industri yang tergantung pada para pekerja asing tersebut, khawatir para backpacker tidak akan datang jika penghasilan mereka dikenai pajak. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Lengkap, Ini Susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 07:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Bangun Coretax, DJP Harap Sistem Pajak Indonesia Setara Negara Maju

Kamis, 16 Mei 2024 | 18:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Bappebti Rilis Rating Pialang Berjangka Periode Januari-Maret 2024