VIETNAM

Akibat Virus Corona, Industri Pariwisata di Ambang Kebangkrutan

Dian Kurniati | Senin, 17 Februari 2020 | 11:28 WIB
Akibat Virus Corona, Industri Pariwisata di Ambang Kebangkrutan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews—Otoritas Pariwisata Vietnam meminta pemerintah segera memberikan keringanan pajak dan pengecualian visa guna mengantisipasi kelesuan industri pariwisata belakangan ini akibat wabah virus Corona atau Covid-19.

Berdasarkan survei yang dilakukan otoritas pariwisata atau Vietnam Tourism Advisory Board mencatat tingkat okupansi hotel menurun 20-50% sejak Tahun Baru Vietnam pada 25 Januari hingga sekarang ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Bahkan, tingkat okupansi hotel di Kota Nha Trang yang menjadi salah satu tujuan destinasi favorit turis China sudah anjlok hingga 98%.

Baca Juga:
12 Kontraktor Migas Dapat Peningkatan Keekonomian dari Insentif Pajak

Lesunya kunjungan juga membuat pelaku pariwisata mencatat penurunan penjualan hingga 50%. Begitu juga dengan maskapai penerbangan yang kehilangan penumpang internasional sampai dengan 50% dan penumpang domestik sebesar 40%.

Kerugian yang dialami maskapai penerbangan ditaksir mencapai 10 triliun dong Vietnam atau setara dengan US$430 juta.

Lesunya industri pariwisata juga diafirmasi Badan Pusat Statistik Vietnam. Menurut BPS, kunjungan turis asing selama kuartal I/2020 mencapai 644.000 orang atau turun 20 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 800.000 orang.

Baca Juga:
PP Baru Perwilayahan Industri, Ada Ketentuan Soal Insentif Pajak

Direktur Administrasi Vietnam Tourism Advisory Board Nguyen Trung Khanh mengatakan pelaku pariwisata saat ini membutuhkan insentif seperti potongan pajak hingga penundaan pembayaran pajak untuk menghindari kebangkrutan.

"Pajak pertambahan nilai untuk pariwisata harus dipotong setengahnya menjadi 5%, dan perusahaan pariwisata harus diberikan kelonggaran 6 hingga 12 bulan untuk membayar pajak," katanya, Senin (17/2/2020).

Tak hanya itu, Khanh juga mengusulkan pemerintah juga memberikan kemudahan lainnya, misalnya memangkas setengah biaya penggunaan lahan untuk hotel dan resort pada periode 2020 dan 2021.

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Selain itu, ia juga mengusulkan adanya pembebasan visa dan memperpanjang masa berlaku visa Vietnam hingga 30 hari. Menurut Khanh, kemudahan visa itu bisa diberikan kepada turis asal Eropa, Australia, dan Kanada.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam menaksir kerugian ekonomi terhadap industri pariwisata mencapai US$2,3 miliar akibat dampak epidemi virus corona hingga Maret.

Namun, apabila wabah berlangsung hingga tiga bulan berikutnya, angka kerugian industri pariwisata bisa melonjak menjadi US$5 miliar. Adapun, sumbangan industri pariwisata saat ini terhadap PDB mencapai 18%.

Dilansir dari Vnexpress.net, hingga Senin pagi virus corona telah menginfeksi 16 orang di Vietnam dan membunuh 1.775 orang di seluruh dunia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:17 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! Ada 8.758 WP Ajukan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan 2023

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tahukah Kamu? Di Mana Negara Menyimpan Uang yang Terkumpul dari Pajak?

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Lengkap, Ini Susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA