Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Agenda Politik Jadi Batu Pengganjal Reformasi Perpajakan

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak kunjung menentu. Hal ini menjadikan arah agenda reformasi perpajakan di tanah air masih belum jelas. Agenda politik yang sudah menanti di depan mata menjadi batu sandungan revisi aturan ini akan selesai pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Andreas Soesetyo dalam diskusi bertajuk "Mencapai Kebijakan Pajak yang Berkeadilan dan Berkelanjutan,"Jumat (23/3). Menurutnya pilihan realistis pembahasan RUU KUP ialah setelah Pilkada serentak berlangsung.

"Kita tahu memang di tahun politik ini tidak mudah bagi kita untuk duduk di dalam dan membahas RUU KUP. Kalau dilihat 27 Juli ini ada Pilkada. Kita lihat realistisnya setelah Pilkada akan aktif lagi," katanya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Politikus PDI-P itu mengatakan memang agenda reformasi perpajakan secara langsung dan tidak langsung terganggu oleh hajatan politik Pilkada serentak. Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk menyelesaikan agenda reformasi perpajakan meski di tengah hingar bingar kontestasi pemilu. 

"Tapi segala hal kalau sudah jadi tujuan bersama pasti ada jalan, contohnya saat pembahasan mengenai UU Tax Amnesty itu kan satu bulan bisa selesai. Yang penting kita harus punya kesamaan dulu," paparnya.

Menurutnya, mandeknya pembahasan RUU KUP tidak serta merta terbelenggu agenda politik. Terdapat isu krusial lainnya seperti kelembagaan otoritas pajak. 

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

"Banyak isu strategisnya di situ apakah pajak ini harus jadi badan sendiri di bawah presiden. Intinya bagaimana kita buat sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itu yang jadi poin krusialnya," terang Andreas.

Terlepas dari semua problematika di atas. Dia tetap menyakini signifikasi kebijakan reformasi perpajakan hadir melalui penyelesaian RUU KUP.

"KUP ini akan jadi reformasi perpajakan. Jadi penting untuk kita membuat UU yang applicable di masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi kita. Karena perpajakan ini menjadi alat daya saing suatu negara," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

"Kita tahu memang di tahun politik ini tidak mudah bagi kita untuk duduk di dalam dan membahas RUU KUP. Kalau dilihat 27 Juli ini ada Pilkada. Kita lihat realistisnya setelah Pilkada akan aktif lagi," katanya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Politikus PDI-P itu mengatakan memang agenda reformasi perpajakan secara langsung dan tidak langsung terganggu oleh hajatan politik Pilkada serentak. Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk menyelesaikan agenda reformasi perpajakan meski di tengah hingar bingar kontestasi pemilu. 

"Tapi segala hal kalau sudah jadi tujuan bersama pasti ada jalan, contohnya saat pembahasan mengenai UU Tax Amnesty itu kan satu bulan bisa selesai. Yang penting kita harus punya kesamaan dulu," paparnya.

Menurutnya, mandeknya pembahasan RUU KUP tidak serta merta terbelenggu agenda politik. Terdapat isu krusial lainnya seperti kelembagaan otoritas pajak. 

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

"Banyak isu strategisnya di situ apakah pajak ini harus jadi badan sendiri di bawah presiden. Intinya bagaimana kita buat sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itu yang jadi poin krusialnya," terang Andreas.

Terlepas dari semua problematika di atas. Dia tetap menyakini signifikasi kebijakan reformasi perpajakan hadir melalui penyelesaian RUU KUP.

"KUP ini akan jadi reformasi perpajakan. Jadi penting untuk kita membuat UU yang applicable di masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi kita. Karena perpajakan ini menjadi alat daya saing suatu negara," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak
Topik : reformasi pajak, ruu kup, pilkada
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL