Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1

CANBERRA, DDTCNews–Melalui kerja sama internasional Kantor Pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) berhasil mendapatkan data orang Australia memiliki lebih dari Aus$100 miliar setara dengan Rp968 triliun di luar negeri dan tersebar di lebih dari 1,6 juta rekening.

Asisten Komisioner ATO Karen Foat mengatakan ATO telah mengirim sekitar 2.000 surat kepada warga Australia yang telah diidentifikasi tidak melaporkan pendapatannya yang disimpan di luar negeri dengan batas Aus$20 juta setara dengan Rp193 miliar.

“Warga Australia yang memiliki investasi di luar negeri harus lapor kepada ATO untuk menghindari hukuman dan meminimalkan jumlah bunga yang harus mereka bayar atas pajak yang harus dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya di Canberra, Rabu (14/8/2019).

Baca Juga: DDTC Sponsori Akademisi Pajak FEB UI Hadiri Konferensi di Tasmania

ATO telah mengumpulkan data di bawah program yang disebut standar pelaporan umum pertukaran data perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Di dalamnya, ada 65 negara yang bertukar informasi termasuk saldo akun, nama dan pendapatan dari dividen atau penjualan aset.

Foat menambahkan beberapa dari negara tempat warga Australia menyimpan hartanya itu adalah mitra atau yurisdiksi yang dekat dengan Australia. Kemudian juga Inggris, dan negara bebas pajak seperti Bermuda, Luksemburg, dan sejenisnya.

Dia mengatakan beberapa orang mungkin tidak menyadari bahkan sejumlah kecil pendapatan di luar negeri pun perlu dinyatakan di Australia. Sebanyak 2.000 surat yang dikirim sejauh ini mengakibatkan wajib pajak menyatakan penghasilan tambahan Aus$500.000 setara dengan Rp4 miliar.

Baca Juga: Australia Siapkan Hibah Dana Bebas Pajak Bagi UKM Terdampak Kebakaran

“Banyak orang mungkin dilahirkan di luar Australia atau bekerja di luar negeri dan lupa bahwa mereka memiliki rekening atau investasi di sana. Mungkin hanya rekening bank, properti atau saham dalam bisnis keluarga, dan mereka menyimpannya di sana ketika mereka kembali ke Australia,” katanya.

Seperti dilansir theguardian.com, ATO belum memiliki perkiraan berapa banyak pajak tambahan yang dapat diraih dari pencocokan data secara keseluruhan. ATO sendiri baru menerima informasi tahap pertama pada September 2018, baru tahun ini sistem sudah penuh menyediakan data. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Wah, Data AEoI Bakal Jadi Instrumen Utama Pengawasan Pajak 2020

“Warga Australia yang memiliki investasi di luar negeri harus lapor kepada ATO untuk menghindari hukuman dan meminimalkan jumlah bunga yang harus mereka bayar atas pajak yang harus dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya di Canberra, Rabu (14/8/2019).

Baca Juga: DDTC Sponsori Akademisi Pajak FEB UI Hadiri Konferensi di Tasmania

ATO telah mengumpulkan data di bawah program yang disebut standar pelaporan umum pertukaran data perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Di dalamnya, ada 65 negara yang bertukar informasi termasuk saldo akun, nama dan pendapatan dari dividen atau penjualan aset.

Foat menambahkan beberapa dari negara tempat warga Australia menyimpan hartanya itu adalah mitra atau yurisdiksi yang dekat dengan Australia. Kemudian juga Inggris, dan negara bebas pajak seperti Bermuda, Luksemburg, dan sejenisnya.

Dia mengatakan beberapa orang mungkin tidak menyadari bahkan sejumlah kecil pendapatan di luar negeri pun perlu dinyatakan di Australia. Sebanyak 2.000 surat yang dikirim sejauh ini mengakibatkan wajib pajak menyatakan penghasilan tambahan Aus$500.000 setara dengan Rp4 miliar.

Baca Juga: Australia Siapkan Hibah Dana Bebas Pajak Bagi UKM Terdampak Kebakaran

“Banyak orang mungkin dilahirkan di luar Australia atau bekerja di luar negeri dan lupa bahwa mereka memiliki rekening atau investasi di sana. Mungkin hanya rekening bank, properti atau saham dalam bisnis keluarga, dan mereka menyimpannya di sana ketika mereka kembali ke Australia,” katanya.

Seperti dilansir theguardian.com, ATO belum memiliki perkiraan berapa banyak pajak tambahan yang dapat diraih dari pencocokan data secara keseluruhan. ATO sendiri baru menerima informasi tahap pertama pada September 2018, baru tahun ini sistem sudah penuh menyediakan data. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Wah, Data AEoI Bakal Jadi Instrumen Utama Pengawasan Pajak 2020
Topik : AEoI, pertukaran informasi, Australia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 18 Mei 2017 | 14:02 WIB
PERPPU NO.1 TAHUN 2017
Senin, 23 April 2018 | 20:16 WIB
FORUM PAJAK-SPA FEB UI
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 18:03 WIB
AUSTRALIA
Selasa, 06 Agustus 2019 | 10:41 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Minggu, 26 Januari 2020 | 12:49 WIB
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Minggu, 26 Januari 2020 | 10:43 WIB
LAPORAN DARI TASMANIA
Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:06 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:34 WIB
KOTA TANGERANG
Sabtu, 25 Januari 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019