IRLANDIA

Administrasi Pajak Berubah, Otoritas Pandu 90.000 Wajib Pajak Badan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 September 2020 | 13:28 WIB
Administrasi Pajak Berubah, Otoritas Pandu 90.000 Wajib Pajak Badan

Ilustrasi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Irlandia (Taoiseach) Micheal Martin melakukan salam siku di Kastil Hillborough, Belfast, Irlandia Utara, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Brian Lawless/Pool via Reuters/AWW/djo

DUBLIN, DDTCNews—Badan penerimaan perpajakan/Irish Revenue Commissioners berkomitmen untuk membantu para pelaku usaha asal Irlandia dalam menghadapi perubahan administrasi pajak seiring dengan berlakunya Brexit.

Kepala Unit Kebijakan Brexit Revenue Commissioners Linda Slattery mengatakan otoritas telah menghubungi sekitar 90.000 perusahaan yang terdampak Brexit. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memuluskan urusan perpajakan.

"Pesan kami sederhana, Brexit akan menjadi kenyataan mulai 1 Januari 2021. Jadi bisnis anda harus siap dan hal itu harus dipersiapkan mulai sekarang," katanya di Dublin, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Slattery menyatakan otoritas sudah mengirimkan panduan yang harus dilakukan perusahaan Irlandia yang memiliki hubungan bisnis di Inggris Raya di antaranya melakukan registrasi dengan nomor identifikasi baru. Hal ini penting untuk urusan tarif kepabeanan dan cukai.

Dia menyatakan akan melakukan asistensi kepada pelaku usaha yang terlibat kegiatan ekspor impor dengan Inggris atau menggunakan wilayah kepabeanan Negeri Ratu Elizabeth untuk transit barang sebelum masuk pasar Uni Eropa.

Otoritas menilai hal utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran untuk urusan bea cukai. Revenue Commissioners pun akan membuat daftar pelaku usaha yang sudah mengubah administrasi perpajakan dalam menghadapi Brexit.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Pelaku usaha memiliki waktu karena proses transisi berlangsung sampai dengan 31 Desember 2020. "Kami dengan senang hati untuk membicarakannya dan mendukung rencana kesiapan dan pekerjaan mereka," tutur Slattery.

Seperti dilansir Tax Notes International, proses transisi Brexit memang tidak berjalan mulus antara Uni Eropa dan Inggris. Masih terdapat silang pendapatan terkait rezim perpajakan dan perdagangan internasional pasca Inggris cerai dari Uni Eropa.

Komisi Eropa menolak rencana paket kebijakan baru pemerintah Inggris yang menjadikan seluruh wilayah Negeri Ratu Elizabeth sebagai kawasan nihil hambatan atau kawasan bebas untuk perdagangan internasional.

Komisi menganggap langkah itu sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian penarikan keanggotaan Uni Eropa dan hukum internasional. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?