PENANGANAN COVID-19

Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Dian Kurniati | Sabtu, 13 Februari 2021 | 07:01 WIB
Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Youtube TV Parlemen)

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam (Fraksi PKS) mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pegawai Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

Ecky mengatakan pegawai DJP dan DJBC termasuk kelompok yang berisiko tertular Covid-19 karena sering bertemu langsung dengan masyarakat. Apalagi, penerimaan negara juga sangat tergantung pada kinerja pegawai di kedua institusi tersebut.

"Mereka kan berjuang untuk mencari penerimaan negara, [sehingga] mereka juga menjadi prioritas mendapat vaksin," kata alumnus STAN ini dalam rapat kerja bersama Sri Mulyani, Senin (8/2/2021).

Baca Juga:
Ada Keluhan soal Layanan Bea Cukai? DJBC Sediakan 6 Saluran Pengaduan

Ecky mengatakan usulannya itu juga merupakan aspirasi dari pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III di Bogor. Dia menilai Sri Mulyani memiliki kapasitas untuk memperjuangkan vaksinasi bagi pegawai DJP dan DJBC itu kepada Kementerian Kesehatan.

Ia meyakini pemberian vaksin ke pegawai DJP dan DJBC akan mencegah mereka tertular Covid-19 sehingga lebih efektif bekerja. Pada akhirnya, upaya pengumpulan perpajakan juga bisa lebih optimal. "Tidak mungkin ada belanja pemerintah kalau tidak ada penerimaan negaranya," ujarnya.

Jumat pekan lalu, beberapa anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Ada Whistleblowing System di DJP, Apa Saja yang Bisa Diadukan?

Mereka mengunjungi Kanwil DJP Jawa Barat III di Bogor dan menerima laporan penerimaan pajak turun karena melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengenai vaksinasi, pemerintah saat ini masih berupaya melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 1,3 juta tenaga medis. Setelahnya, prioritas vaksinasi bergeser kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Vaksinasi tahap kedua diperkirakan dimulai akhir Februari atau awal Maret 2020. Pemerintah juga telah mendatangkan 19,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac Life Science Co. Ltd asal China, baik dalam bentuk jadi maupun bulk atau bahan baku. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Februari 2021 | 08:29 WIB

suatu langkah yang baik, karena masa pelaporan SPT pun sudah dekat jadi dengan pemberian vaksin dapat menciptakan pelayanan maksimal dari otoritas pajak untuk WP sehingga memaksimalkan penerimaan pajak

13 Februari 2021 | 22:25 WIB

Siapapun yan diberikan vaksin duluan semoga tepat sasaran kepada yang benar benar membutuhkan.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 November 2023 | 15:00 WIB PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Ada Keluhan soal Layanan Bea Cukai? DJBC Sediakan 6 Saluran Pengaduan

Jumat, 22 September 2023 | 12:30 WIB DITJEN PAJAK

Ada Whistleblowing System di DJP, Apa Saja yang Bisa Diadukan?

Senin, 04 September 2023 | 11:30 WIB KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

Cek Apartemen Milik WP Prominen, Petugas Pajak Adakan Kunjungan

Selasa, 29 Agustus 2023 | 16:04 WIB TATA KELOLA ORGANISASI

Pegawai DJP, Dirjen Pajak: Ada Sekitar 1.300 Penilai

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP