Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ada Isu PBB Gratis, Tunggakan Capai Miliaran Rupiah

0
0

SUMENEP, DDTCNews – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep, Madura masih terbilang cukup tinggi. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir hingga pertengan Agustus 2016 ini angka tunggakan PBB sudah mencapai miliran rupiah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Imam Sukandi menjelaskan pada 2014 terdapat sekitar 760 ribu wajib pajak di Kabupaten Sumenep dengan target perolehan sekitar Rp4 miliar. Namun kenyataannya, perolehan PBB pada tahun itu hanya Rp2,5 miliar, sehingga tersisa Rp1,5 miliar yang tertunggak di 2014.

“Tunggakan PBB yang cukup besar itu menyebar di seluruh wilayah Sumenep dan terbesar di kecamatan kota. Dalam artian, setiap kecamatan yang ada di Bumi Sumekar ini, terdapat masyarakat yang masih belum melunasi PBB-nya,” ujarnya, Senin (15/8).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Sementara itu, hasil tersebut ternyata tidak juga membaik di 2015. Hal ini dilihat dari target pajak yang seharusnya mencapai Rp4,5 miliar. Namun pemerintah daerah hanya mampu menarik PBB sebesar Rp1,3 miliar. Sehingga di 2015 masih tersisa sekitar Rp3,2 miliar. Jika ditotal, tunggak pajak 2014-2015 mencapai Rp4,7 miliar.

Adapun target PBB di 2016 sebesar Rp4,5 miliar, dengan capaian per pertengahan Agustus 2016 ini sebesar Rp200 juta. Imam menambahkan, realisasi ini masih memiliki peluang untuk bertambah. Sebab, masih ada kesempatan membayar hingga jatuh tempo penarikan PBB samapi 31 Oktober 2016.

”Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai 200 juta. Kalau tahun-tahun sebelumnya hingga Agustus belum ada yang masuk ke kami,” katanya.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Menurut Imam, salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan PBB karena masyarakat beranggapan membayar PBB itu gratis. Padahal, pemda setiap tahun terus mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sebagai bukti bahwa PBB tidak gratis. ”Sejak munculnya isu PBB gratis itu, masyarakat enggan membayar pajak,” ungkapnya.

Isu PBB gratis itu dikabarkan datang dari Bupati Sumenep Busyro Karim berpasangan dengan Sungkono Sidik yang melontarkan janji kampanye bebas PBB untuk masyarakat Kabupaten Sumenep pada masa pemilihan 2010-2015. 

Saat ini pemda masih mencari solusi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat Sumenep tentang kewajiban menunaikan PBB. Selain itu, sosialisasi juga akan dilakukan sampai ke tingkat desa agar masyarakat membayar PBB sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. 

Baca Juga: E-Samsat Efektif Tingkatkan PAD Hingga 50%

“Kami akan menggandeng sejumlah pihak, seperti pihak camat, kepala desa hingga tokoh masyarakat supaya bisa menyadari dan mengetahui tentang wajib PBB tersebut. Selain itu, kami akan mencari tahu persoalan yang terjadi,” tukasnya. 

Dari jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 5% akan dikembalikan kepada desa. Jika desa lebih awal melunasi PBB, seperti dikutip koranmadura.com, pemerintah daerah akan memberikan penghargaan. ”Kalau pelunasannya lebih awal, pasti kami beri reward,” ujarnya. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Sistem Pembayaran Pajak Online Dirilis

“Tunggakan PBB yang cukup besar itu menyebar di seluruh wilayah Sumenep dan terbesar di kecamatan kota. Dalam artian, setiap kecamatan yang ada di Bumi Sumekar ini, terdapat masyarakat yang masih belum melunasi PBB-nya,” ujarnya, Senin (15/8).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Sementara itu, hasil tersebut ternyata tidak juga membaik di 2015. Hal ini dilihat dari target pajak yang seharusnya mencapai Rp4,5 miliar. Namun pemerintah daerah hanya mampu menarik PBB sebesar Rp1,3 miliar. Sehingga di 2015 masih tersisa sekitar Rp3,2 miliar. Jika ditotal, tunggak pajak 2014-2015 mencapai Rp4,7 miliar.

Adapun target PBB di 2016 sebesar Rp4,5 miliar, dengan capaian per pertengahan Agustus 2016 ini sebesar Rp200 juta. Imam menambahkan, realisasi ini masih memiliki peluang untuk bertambah. Sebab, masih ada kesempatan membayar hingga jatuh tempo penarikan PBB samapi 31 Oktober 2016.

”Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai 200 juta. Kalau tahun-tahun sebelumnya hingga Agustus belum ada yang masuk ke kami,” katanya.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Menurut Imam, salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan PBB karena masyarakat beranggapan membayar PBB itu gratis. Padahal, pemda setiap tahun terus mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sebagai bukti bahwa PBB tidak gratis. ”Sejak munculnya isu PBB gratis itu, masyarakat enggan membayar pajak,” ungkapnya.

Isu PBB gratis itu dikabarkan datang dari Bupati Sumenep Busyro Karim berpasangan dengan Sungkono Sidik yang melontarkan janji kampanye bebas PBB untuk masyarakat Kabupaten Sumenep pada masa pemilihan 2010-2015. 

Saat ini pemda masih mencari solusi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat Sumenep tentang kewajiban menunaikan PBB. Selain itu, sosialisasi juga akan dilakukan sampai ke tingkat desa agar masyarakat membayar PBB sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. 

Baca Juga: E-Samsat Efektif Tingkatkan PAD Hingga 50%

“Kami akan menggandeng sejumlah pihak, seperti pihak camat, kepala desa hingga tokoh masyarakat supaya bisa menyadari dan mengetahui tentang wajib PBB tersebut. Selain itu, kami akan mencari tahu persoalan yang terjadi,” tukasnya. 

Dari jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 5% akan dikembalikan kepada desa. Jika desa lebih awal melunasi PBB, seperti dikutip koranmadura.com, pemerintah daerah akan memberikan penghargaan. ”Kalau pelunasannya lebih awal, pasti kami beri reward,” ujarnya. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Sistem Pembayaran Pajak Online Dirilis
Topik : pajak daerah, pbb, kabupaten sumenep
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR