Ada Integrasi NIK-NPWP, Anggota DPR Ini Ingatkan Soal Keamanan Data

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengingatkan integrasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi harus dibarengi dengan kepastian keamanan data pribadi.

Nurul menyatakan isu keamanan data pribadi makin mendesak karena NIK akan berfungsi sebagai NPWP. Meski demikian, ia tetap menyatakan dukungannya terhadap integrasi NIK sebagai NPWP untuk memudahkan wajib pajak.

"Melalui koordinasi yang efektif, kita dapat memastikan integrasi NPWP dan NIK dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan pemerintah dapat memastikan keamanan data pribadi masyarakat," katanya dikutip dari situs web DPR, Rabu (1/11/2023).

Nurul menuturkan integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Rencananya, integrasi NIK sebagai NPWP berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.

Integrasi data tersebut bakal memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan pada DJP. Dengan integrasi tersebut, semua layanan DJP bakal dapat diakses hanya menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Sebagai anggota DPR yang membidangi pertahanan, komunikasi, dan informatika, Nurul menilai integrasi data NIK sebagai NPWP merupakan langkah maju dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Meski begitu, ia mengingatkan perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak terjadi kebocoran data pribadi akibat program satu nomor identitas tunggal.

Menurutnya, peristiwa kebocoran data pribadi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sehingga diperlukan penanganan khusus. Dia berharap integrasi data NIK-NPWP tidak malah merugikan masyarakat atau mengganggu keamanan negara.

"Karena peristiwa kebocoran data pribadi merupakan hal yang berbahaya dan berdampak negatif bagi masyarakat, pemerintah harus memastikan lapisan keamanan dengan integrasinya NIK-NPWP," ujar Nurul. (rig)