Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

1.700 Bidang Usaha Bakal Terbuka untuk Investor, Termasuk Asing

A+
A-
3
A+
A-
3
1.700 Bidang Usaha Bakal Terbuka untuk Investor, Termasuk Asing

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan pemaparan dalam sebuah webinar. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kemenko Perekonomian mengungkapkan akan ada lebih dari 1.700 bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal setelah disahkannya UU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hanya terdapat 136 bidang usaha yang kegiatan usahanya dibatasi, yakni 90 bidang usaha yang dialokasikan atau wajib kemitraan dengan koperasi dan UMKM serta 46 bidang usaha yang investasinya harus memenuhi syarat tertentu.

"Bidang usaha yang terbuka mencapai 1.700 bidang usaha dengan rule of thumb investasi di bawah Rp10 miliar adalah untuk UMKM, sedangkan penanam modal asing harus di atas Rp10 miliar," ujar Airlangga, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga: Insentif Sektor Hotel dan Restoran Sedang Dikaji, Ini Kata Airlangga

Dengan adanya batasan senilai Rp10 miliar tersebut, keterbukaan Indonesia atas aktivitas penanaman modal pada masa mendatang akan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 RPerpres, penanam modal asing ditetapkan hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi senilai Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.

Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali bila UU mengatur lain.

Baca Juga: Ini Ketentuan Baru Jaminan untuk Angsuran dan Penundaan Bayar Pajak

Namun demikian, pasal tersebut juga memberikan ruang kepada investor asing untuk melakukan investasi di bawah Rp10 miliar bila investasi tersebut mampu mendorong penguatan usaha berbasis teknologi di kawasan ekonomi khusus (KEK).

RPerpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dirancang sebagai tindak lanjut atas direvisinya UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal melalui UU Cipta Kerja sekaligus untuk mencabut Perpres No. 44/2016 yang mengatur tentang daftar negatif investasi (DNI).

Dengan adanya UU Cipta Kerja, saat ini hanya terdapat 6 bidang usaha yang sepenuhnya tertutup untuk kegiatan penanaman modal. Keenamnya adalah budidaya dan industri narkotika golongan I; perjudian; dan penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wildan Fauna and Flora (CITES).

Baca Juga: Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Ketentuan Investasinya

Ada pula pemanfaatan atau pengambilan koral dan karang dari alam baik hidup maupun mati untuk bangunan, akuarium, souvenir; industri senjata kimia; dan industri bahan kimia industri serta industri bahan perusak lapisan ozon.

Pada RPerpres tersebut juga terdapat 246 bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas. Total bidang usaha prioritas yang bisa mendapatkan tax allowance tercatat mencapai 183 bidang usaha.

Kemudian, bidang usaha prioritas yang bisa mendapatkan tax holiday sebanyak 18 bidang usaha. Adapun bidang usaha prioritas yang terdaftar dan bisa mendapatkan investment allowance mencapai 45 bidang usaha. (kaw)

Baca Juga: Soal Imbalan Bunga, Wajib Pajak Perlu Ajukan Permohonan

Topik : investasi, investor, UU Cipta Kerja, DNI, Airlangga Hartarto
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Februari 2021 | 09:35 WIB
PP 9/2021
Senin, 22 Februari 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 21 Februari 2021 | 16:25 WIB
PP 9/2021
Kamis, 18 Februari 2021 | 17:41 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:30 WIB
IRLANDIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:10 WIB
BUTET KARTAREDJASA:
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:20 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK