Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

WP Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Didenda

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan wajib pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program tax amnesty dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah akan menjelaskan soal pencabutan pengajuan tax amnesty ini dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tax amnesty yang sudah ada.

"Kalau WP merasa tidak perlu ikut tax amnesty karena sudah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tapi sudah terlanjur menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH), WP berhak mencabut tax amnesty," tegasnya di Jakarta, Rabu (21/9)..

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang perlu diampuni pajaknya menjadikan kemudahan ini perlu dilakukan. Pemerintah, lanjutnynya, sangat menghargai penarikan tax amnesty meski WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekalipun.

"Ini kami fasilitasi karena program tax amnesty merupakan sebuah pilihan atau hak bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Pemerintah pun sudah menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pada program pengampunan pajak sepenuhnya diserahkan oleh keinginan masyarakatnya sendiri.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Pasalnya, ada pilihan lain selain mengikuti program ini, yaitu wajib pajak hanya perlu melakukan pembenahan pada SPT terutama untuk harta yang belum dilaporkan.

"Pencabutan pengajuan tax amnesty bisa dilakukan oleh wajib pajak, jika seluruh hartanya sudah dilaporkan dalam SPT. Tentu tidak dikenakan denda sama sekali, pencabutan ini tidak melanggar peraturan tax amnesty yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

"Kalau WP merasa tidak perlu ikut tax amnesty karena sudah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tapi sudah terlanjur menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH), WP berhak mencabut tax amnesty," tegasnya di Jakarta, Rabu (21/9)..

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang perlu diampuni pajaknya menjadikan kemudahan ini perlu dilakukan. Pemerintah, lanjutnynya, sangat menghargai penarikan tax amnesty meski WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekalipun.

"Ini kami fasilitasi karena program tax amnesty merupakan sebuah pilihan atau hak bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Pemerintah pun sudah menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pada program pengampunan pajak sepenuhnya diserahkan oleh keinginan masyarakatnya sendiri.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Pasalnya, ada pilihan lain selain mengikuti program ini, yaitu wajib pajak hanya perlu melakukan pembenahan pada SPT terutama untuk harta yang belum dilaporkan.

"Pencabutan pengajuan tax amnesty bisa dilakukan oleh wajib pajak, jika seluruh hartanya sudah dilaporkan dalam SPT. Tentu tidak dikenakan denda sama sekali, pencabutan ini tidak melanggar peraturan tax amnesty yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%
Topik : tax amnesty, permohonan tax amnesty, aturan tax amnesty
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK