Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

WP Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Didenda

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan wajib pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program tax amnesty dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah akan menjelaskan soal pencabutan pengajuan tax amnesty ini dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tax amnesty yang sudah ada.

"Kalau WP merasa tidak perlu ikut tax amnesty karena sudah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tapi sudah terlanjur menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH), WP berhak mencabut tax amnesty," tegasnya di Jakarta, Rabu (21/9)..

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang perlu diampuni pajaknya menjadikan kemudahan ini perlu dilakukan. Pemerintah, lanjutnynya, sangat menghargai penarikan tax amnesty meski WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekalipun.

"Ini kami fasilitasi karena program tax amnesty merupakan sebuah pilihan atau hak bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Pemerintah pun sudah menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pada program pengampunan pajak sepenuhnya diserahkan oleh keinginan masyarakatnya sendiri.

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Pasalnya, ada pilihan lain selain mengikuti program ini, yaitu wajib pajak hanya perlu melakukan pembenahan pada SPT terutama untuk harta yang belum dilaporkan.

"Pencabutan pengajuan tax amnesty bisa dilakukan oleh wajib pajak, jika seluruh hartanya sudah dilaporkan dalam SPT. Tentu tidak dikenakan denda sama sekali, pencabutan ini tidak melanggar peraturan tax amnesty yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

"Kalau WP merasa tidak perlu ikut tax amnesty karena sudah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tapi sudah terlanjur menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH), WP berhak mencabut tax amnesty," tegasnya di Jakarta, Rabu (21/9)..

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang perlu diampuni pajaknya menjadikan kemudahan ini perlu dilakukan. Pemerintah, lanjutnynya, sangat menghargai penarikan tax amnesty meski WP sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sekalipun.

"Ini kami fasilitasi karena program tax amnesty merupakan sebuah pilihan atau hak bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Pemerintah pun sudah menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pada program pengampunan pajak sepenuhnya diserahkan oleh keinginan masyarakatnya sendiri.

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Pasalnya, ada pilihan lain selain mengikuti program ini, yaitu wajib pajak hanya perlu melakukan pembenahan pada SPT terutama untuk harta yang belum dilaporkan.

"Pencabutan pengajuan tax amnesty bisa dilakukan oleh wajib pajak, jika seluruh hartanya sudah dilaporkan dalam SPT. Tentu tidak dikenakan denda sama sekali, pencabutan ini tidak melanggar peraturan tax amnesty yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank
Topik : tax amnesty, permohonan tax amnesty, aturan tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 24 Mei 2016 | 10:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 03 Oktober 2016 | 21:03 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Selasa, 25 Oktober 2016 | 06:31 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Senin, 19 September 2016 | 14:52 WIB
TAX AMNESTY
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 09:01 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Kamis, 23 Januari 2020 | 07:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
HUBUNGAN BILATERAL
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:50 WIB
DAVOS
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVAKIA
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:57 WIB
LOMBOK BARAT
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:13 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 16:27 WIB
OMNIBUS LAW