BERITA TERKINI
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dengan materi paparannya dalam konferensi pers. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat nilai subsidi BBM yang dinikmati oleh masyarakat mampu berpotensi mencapai Rp79,31 triliun. Sementara itu, alokasi subsidi BBM yang dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan hanya senilai Rp16,89 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan dari total anggaran subsidi dan kompensasi Solar senilai Rp143,4 triliun, porsi Rp127,6 triliun di antaranya dinikmati oleh dunia usaha sedangkan Rp15,8 triliun dinikmati oleh rumah tangga mampu.
Dari total solar yang dikonsumsi oleh rumah tangga, sebesar 95% atau Rp15,01 triliun subsidi Solar dinikmati oleh rumah tangga mampu. "Hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin dan rentan, itu yang 40% terbawah," ujar Febrio.
Mengenai Pertalite bersubsidi, pada tahun ini pemerintah tercatat mengalokasikan kompensasi senilai Rp93,5 triliun. Sekitar 86% atau Rp80,4 triliun subsidi Pertalite dinikmati oleh rumah tangga.
Dari total Rp80,4 triliun, pemerintah mencatat sekitar 80% atau Rp64,3 triliun ternyata dinikmati oleh rumah tangga mampu. Hanya Rp16,1 triliun subsidi Pertalite yang dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan.
"Jadi di sini kita melihat memang ada ruang untuk memperbaiki akurasi dari subsidi dan kompensasi energi," ujar Febrio.
Untuk diketahui, pagu subsidi energi dan kompensasi pada Perpres 98/2022Â senilai Rp502,4 triliun sudah tidak mencukupi untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar pada level saat ini.
Pasalnya, hingga bulan ini harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah tercatat lebih tinggi dari yang diasumsikan oleh pemerintah. Konsumsi Pertalite dan Solar juga diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.
Bila harga diputuskan untuk tetap ditahan pada level saat ini, belanja subsidi dan kompensasi pada APBN 2022 diperkirakan mencapai Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun dibandingkan dengan pagu awal.
Adapun opsi-opsi kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah antara lain meningkatkan harga BBM, menambah anggaran subsidi BBM, atau membatasi volume.
Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan mengucurkan bansos pengalihan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun. Namun, pemerintah masih belum mengungkapkan arah kebijakan subsidi ke depan. (sap)
