JERMAN

Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Agustus 2016 | 08:37 WIB
Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

BERLIN, DDTCNews – Warga Jerman menolak usulan kenaikan tarif pajak penjualan sebesar 1%, dari 6% menjadi 7%.

Presiden Majelis Central Vermont Chamber of Commerce William Moorn mengatakan kenaikan tarif pajak akan menyusahkan konsumen karena harga barang menjadi mahal dan hasilnya pun tidak terlalu nampak seperti yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

“Saya senang karena pendukung memutuskan untuk tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak. Saya sendiri meragukan akan dibuat apa kenaikan tarif tersebut nantinya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami tidak menyetujui kenaikan ini,” katanya baru-baru ini.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Moore merasa tanpa adanya kejelasan dari tujuan dinaikkannya tarif pajak penjualan tersebut, masyarakat tentu akan menolak.

Sementara itu, Ketua Dewan Ture Nelson berpendapat pendukung dari majelis tersebut tidak memahami tujuan dari kenaikkan tersebut, sehingga memunculkan persepsi yang salah kepada publik.

“Padahal dengan kenaikan tarif pajak penjualan 1% ini, kita akan dapat mengurangi tarif 20% atas pajak properti. Namun, dengan adanya penolakan ini, sepertinya pengurangan itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya seperti dikutip melalui timesargus.com.

Ture menjelaskan sebelumnya warga Berlin telah sepakat bahwa tambahan dana hasil kenaikan tarif pajak penjualan akan digunakan untuk pengurangan tarif pajak properti. Namun akhirnya warga Jerman berubah pikiran dengan menolak kenaikan tarif tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024