Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Versi Terbaru Model P3B OECD Resmi Dirilis

4
4

PARIS, DDTCNews – Versi terbaru dari OECD Model Tax Convention yang selama ini menjadi acuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/ tax treaty  telah resmi dirilis pada Senin (18/12). Pemutakhiran dokumen yang dikembangkan oleh OECD dan G-20 ini akan menjadi dasar kerja sama bilateral di bidang perpajakan.

Dilansir dari keterangan tertulis OECD, pemuktakhiran ini menggabungkan perubahan signifikan yang telah dikembangkan di bawah Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS Project).

Model OECD Model Tax Convetion ini merupakan sebuah model yang digunakan oleh negara-negara yang hendak menyelesaikan perjanjian bilateral di bidang perpajakan. Model ini memainkan peranan penting dalam melancarkan proses kegiatan ekonomi lintas negara.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peranan penting model perjanjian pajak ini bermanfaat dalam menghapus hambatan terkait pajak bagi kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara. Model ini menjadi basis pedoman untuk melakukan perundingan bilateral dalam urusan perpajakan antarnegara.

Model OECD ini dirancang untuk membantu proses bisnis internasional. Selain itu, model ini juga berguna untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Tidak kalah penting, pemutakhiran ini juga menyediakan wadah untuk penyelesaian masalah pajak berganda yang umum terjadi dalam perdagangan internasional.

Model OECD edisi tahun 2017 sangat mencerminkan konsolidasi dari apa yang sudah dihasilkan dari Proyek BEPS antara lain, Aksi 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), Aksi 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances), Aksi 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) dan Aksi 14 (Making Dispute Resolution More Effective).

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Ketika ditarik jauh ke belakang saat model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, hanya puluhan perjanjian pajak antarnegara yang saat itu berlaku. Saat ini, Model OECD tentang konvensi pajak ini telah memfasilitasi lebih dari 3000 perjanjian bilateral antarnegara dalam urusan perpajakan.

Kesemuanya itu, menjadikan model ini menjadi basis dalam melakukan perundingan. Hal ini tidak lain untuk menjaga harmonisasi antara entitas bisnis sebagai pembayar pajak dengan kepentingan nasional suatu negara. Adapun versi lengkap Model P3B ini, termasuk commentaries, posisi negara non-anggota, catatan-catatan penting, akan dirilis pada Januari. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Model OECD Model Tax Convetion ini merupakan sebuah model yang digunakan oleh negara-negara yang hendak menyelesaikan perjanjian bilateral di bidang perpajakan. Model ini memainkan peranan penting dalam melancarkan proses kegiatan ekonomi lintas negara.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peranan penting model perjanjian pajak ini bermanfaat dalam menghapus hambatan terkait pajak bagi kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara. Model ini menjadi basis pedoman untuk melakukan perundingan bilateral dalam urusan perpajakan antarnegara.

Model OECD ini dirancang untuk membantu proses bisnis internasional. Selain itu, model ini juga berguna untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Tidak kalah penting, pemutakhiran ini juga menyediakan wadah untuk penyelesaian masalah pajak berganda yang umum terjadi dalam perdagangan internasional.

Model OECD edisi tahun 2017 sangat mencerminkan konsolidasi dari apa yang sudah dihasilkan dari Proyek BEPS antara lain, Aksi 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), Aksi 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances), Aksi 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) dan Aksi 14 (Making Dispute Resolution More Effective).

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Ketika ditarik jauh ke belakang saat model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, hanya puluhan perjanjian pajak antarnegara yang saat itu berlaku. Saat ini, Model OECD tentang konvensi pajak ini telah memfasilitasi lebih dari 3000 perjanjian bilateral antarnegara dalam urusan perpajakan.

Kesemuanya itu, menjadikan model ini menjadi basis dalam melakukan perundingan. Hal ini tidak lain untuk menjaga harmonisasi antara entitas bisnis sebagai pembayar pajak dengan kepentingan nasional suatu negara. Adapun versi lengkap Model P3B ini, termasuk commentaries, posisi negara non-anggota, catatan-catatan penting, akan dirilis pada Januari. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, model p3b oecd, perjanjian pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 24 Juli 2019 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 23 Juli 2019 | 18:20 WIB
KELEMBAGAAN PAJAK
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:50 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:16 WIB
PP 45/2019
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:13 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 Juli 2019 | 18:19 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN