Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Versi Terbaru Model P3B OECD Resmi Dirilis

A+
A-
4
A+
A-
4

PARIS, DDTCNews – Versi terbaru dari OECD Model Tax Convention yang selama ini menjadi acuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/ tax treaty telah resmi dirilis pada Senin (18/12). Pemutakhiran dokumen yang dikembangkan oleh OECD dan G-20 ini akan menjadi dasar kerja sama bilateral di bidang perpajakan.

Dilansir dari keterangan tertulis OECD, pemuktakhiran ini menggabungkan perubahan signifikan yang telah dikembangkan di bawah Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS Project).

Model OECD Model Tax Convetion ini merupakan sebuah model yang digunakan oleh negara-negara yang hendak menyelesaikan perjanjian bilateral di bidang perpajakan. Model ini memainkan peranan penting dalam melancarkan proses kegiatan ekonomi lintas negara.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peranan penting model perjanjian pajak ini bermanfaat dalam menghapus hambatan terkait pajak bagi kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara. Model ini menjadi basis pedoman untuk melakukan perundingan bilateral dalam urusan perpajakan antarnegara.

Model OECD ini dirancang untuk membantu proses bisnis internasional. Selain itu, model ini juga berguna untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Tidak kalah penting, pemutakhiran ini juga menyediakan wadah untuk penyelesaian masalah pajak berganda yang umum terjadi dalam perdagangan internasional.

Model OECD edisi tahun 2017 sangat mencerminkan konsolidasi dari apa yang sudah dihasilkan dari Proyek BEPS antara lain, Aksi 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), Aksi 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances), Aksi 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) dan Aksi 14 (Making Dispute Resolution More Effective).

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Ketika ditarik jauh ke belakang saat model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, hanya puluhan perjanjian pajak antarnegara yang saat itu berlaku. Saat ini, Model OECD tentang konvensi pajak ini telah memfasilitasi lebih dari 3000 perjanjian bilateral antarnegara dalam urusan perpajakan.

Kesemuanya itu, menjadikan model ini menjadi basis dalam melakukan perundingan. Hal ini tidak lain untuk menjaga harmonisasi antara entitas bisnis sebagai pembayar pajak dengan kepentingan nasional suatu negara. Adapun versi lengkap Model P3B ini, termasuk commentaries, posisi negara non-anggota, catatan-catatan penting, akan dirilis pada Januari. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Model OECD Model Tax Convetion ini merupakan sebuah model yang digunakan oleh negara-negara yang hendak menyelesaikan perjanjian bilateral di bidang perpajakan. Model ini memainkan peranan penting dalam melancarkan proses kegiatan ekonomi lintas negara.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Peranan penting model perjanjian pajak ini bermanfaat dalam menghapus hambatan terkait pajak bagi kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara. Model ini menjadi basis pedoman untuk melakukan perundingan bilateral dalam urusan perpajakan antarnegara.

Model OECD ini dirancang untuk membantu proses bisnis internasional. Selain itu, model ini juga berguna untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Tidak kalah penting, pemutakhiran ini juga menyediakan wadah untuk penyelesaian masalah pajak berganda yang umum terjadi dalam perdagangan internasional.

Model OECD edisi tahun 2017 sangat mencerminkan konsolidasi dari apa yang sudah dihasilkan dari Proyek BEPS antara lain, Aksi 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), Aksi 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances), Aksi 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) dan Aksi 14 (Making Dispute Resolution More Effective).

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Ketika ditarik jauh ke belakang saat model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, hanya puluhan perjanjian pajak antarnegara yang saat itu berlaku. Saat ini, Model OECD tentang konvensi pajak ini telah memfasilitasi lebih dari 3000 perjanjian bilateral antarnegara dalam urusan perpajakan.

Kesemuanya itu, menjadikan model ini menjadi basis dalam melakukan perundingan. Hal ini tidak lain untuk menjaga harmonisasi antara entitas bisnis sebagai pembayar pajak dengan kepentingan nasional suatu negara. Adapun versi lengkap Model P3B ini, termasuk commentaries, posisi negara non-anggota, catatan-catatan penting, akan dirilis pada Januari. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, model p3b oecd, perjanjian pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 05 Desember 2019 | 20:08 WIB
MIDDLE INCOME TRAP
Kamis, 05 Desember 2019 | 17:36 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 05 Desember 2019 | 14:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 05 Desember 2019 | 13:06 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 05 Desember 2019 | 11:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Kamis, 05 Desember 2019 | 08:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI