Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi

A+
A-
2
A+
A-
2

Ilustrasi gedung BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 tercatat senilai US$389,3 miliar (sekitar Rp5.584,8 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 8,7% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir April 2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$189,7 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$199,6 miliar. ULN tumbuh 8,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2019 sebesar 7,9% (yoy).

“Ini karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuannya, Ini Respons Menko Airlangga

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah cenderung melambat. ULN swasta tercatat tumbuh 14,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah melambat. Pada akhir April 2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$186,7 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy). Pertumbuhan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 3,6%.

Baca Juga: GWM Turun Tahun Depan, Ini Penjelasan Bank Indonesia

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan surat berharga negara (SBN) nonresiden senilai 0,4 miliar dolar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2019 yang relatif stabil sebesar 36,5%.

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuan Sebesar 5%

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,2% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Sektor Swasta Rem Utang Luar Negeri

“Ini karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuannya, Ini Respons Menko Airlangga

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah cenderung melambat. ULN swasta tercatat tumbuh 14,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah melambat. Pada akhir April 2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$186,7 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy). Pertumbuhan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 3,6%.

Baca Juga: GWM Turun Tahun Depan, Ini Penjelasan Bank Indonesia

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan surat berharga negara (SBN) nonresiden senilai 0,4 miliar dolar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2019 yang relatif stabil sebesar 36,5%.

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuan Sebesar 5%

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,2% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Sektor Swasta Rem Utang Luar Negeri
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM