Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi

2
2

Ilustrasi gedung BI. 

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 tercatat senilai US$389,3 miliar (sekitar Rp5.584,8 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 8,7% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir April 2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$189,7 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$199,6 miliar. ULN tumbuh 8,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2019 sebesar 7,9% (yoy).

“Ini karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuannya

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah cenderung melambat. ULN swasta tercatat tumbuh 14,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah melambat. Pada akhir April 2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$186,7 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy). Pertumbuhan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 3,6%.

Baca Juga: Setujui Destry Damayanti Jadi DGS, DPR Ingin BI yang Independen

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan surat berharga negara (SBN) nonresiden senilai 0,4 miliar dolar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2019 yang relatif stabil sebesar 36,5%.

Baca Juga: Wah, Cadangan Devisa Naik Tipis

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,2% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI

“Ini karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuannya

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah cenderung melambat. ULN swasta tercatat tumbuh 14,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah melambat. Pada akhir April 2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$186,7 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy). Pertumbuhan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 3,6%.

Baca Juga: Setujui Destry Damayanti Jadi DGS, DPR Ingin BI yang Independen

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan surat berharga negara (SBN) nonresiden senilai 0,4 miliar dolar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2019 yang relatif stabil sebesar 36,5%.

Baca Juga: Wah, Cadangan Devisa Naik Tipis

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,2% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI