KPP PRATAMA CILACAP

Ubah Alamat di NPWP, Wajib Pajak Non-Efektif Perlu Lakukan Ini Dahulu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 Agustus 2023 | 10:30 WIB
Ubah Alamat di NPWP, Wajib Pajak Non-Efektif Perlu Lakukan Ini Dahulu

Ilustrasi.

CILACAP, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap memberikan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi terkait dengan NPWP di loket tempat pelayanan terpadu (TPT) pada 28 Juli 2023.

Pelaksana TPT Seksi Pelayanan KPP Pratama Cilacap Pritadevi Setya Azahro menyebut wajib pajak bersangkutan mengajukan permohonan perubahan data alamat NPWP. Namun, permohonan tersebut mengalami kendala lantaran wajib pajak memiliki NPWP non-efektif.

“Bapak harus mengajukan pengaktifkan kembali NPWP terlebih dahulu. Jika NPWP sudah berhasil diaktifkan kembali maka proses perubahan data dapat dilakukan,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Teliti Kepatuhan Formal, Ditjen Pajak Tuangkan Hasilnya dalam Dafnom

Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020, kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk dirjen pajak dapat mengaktifkan kembali NPWP atau wajib pajak non-efektif (NE) berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan.

“Permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak tidak memenuhi kriteria wajib pajak NE,” bunyi Pasal 29 ayat (2) PER-04/PJ/2020.

Untuk diperhatikan, dokumen pendukung yang dimaksud ialah dokumen elektronik yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria wajib pajak NE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PER-04/PJ/2020.

Baca Juga:
Cuma Sampai Akhir Juli 2024! Bapenda Hapus Denda PBB

Permohonan Pengaktifkan NPWP secara Elektronik

Lebih lanjut, permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP berupa aplikasi registrasi, contact center, dan/atau saluran tertentu lainnya.

Formulir pengaktifan kembali wajib pajak NE yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

Untuk pengajuan pengaktifan kembali wajib pajak NE melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, wajib pajak harus memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa wajib pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud.

Baca Juga:
Kunjungi Alamat PKP Baru, Petugas Pajak Dokumentasikan Kegiatan Usaha

Permohonan melalui contact center dinyatakan telah diterima DJP jika wajib pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE yang disampaikan melalui layanan yang ditentukan oleh DJP.

Lebih lanjut, permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE juga bisa dilakukan secara tertulis, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir pengaktifan kembali wajib pajak NE dan melampirkan dokumen pendukung.

Permohonan dapat disampaikan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP. Bisa juga melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Prita menambahkan apabila NPWP sudah aktif maka permohonan perubahan data alamat NPWP dapat ditindaklanjuti oleh petugas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Mei 2024 | 16:00 WIB KOTA MADIUN

Cuma Sampai Akhir Juli 2024! Bapenda Hapus Denda PBB

Sabtu, 11 Mei 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kunjungi Alamat PKP Baru, Petugas Pajak Dokumentasikan Kegiatan Usaha

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Wamenkeu: Bea Cukai Tidak Kejar Penerimaan dari Barang Kiriman

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Lapor SPT Tahunan dan Lebih Bayar, Begini Setoran PPh 25-nya