Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tunggakan Menumpuk, Ribuan SPPT PBB Tak Terbit

0
0
Warga jakarta melakukan konsultansi dan pembayara PBB-P2, Jakarta (Foto: beritajakarta.com)

JAKARTA, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta tidak bisa menerbitkan ribuan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pasalnya, masih ada tunggakan pajak yang belum dibayarkan selama kurun waktu 3-15 tahun berturut-turut.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Matraman Maria Yuli Istiningsih mengatakan banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran SPPT PBB disebabkan banyak hal. Di antaranya karena obyeknya adalah tanah warisan atau sekedar ketidaktahuan para wajib pajak dalam membayar PBB.

"Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 5.749 SPPT PBB yang tidak bisa diterbitkan karena penunggakan pajak selama 3-15 tahun. Kami pun membuat surat edaran dan imbauan sebanyak tujuh kali dalam waktu tiga bulan," ujarnya, Rabu (10/8).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Selain kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh warga sekitar, faktor utama yang menyebabkan banyaknya jumlah tunggakan ini dikarenakan ketidakmampuan warga dalam membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu biasanya tunggakan tersebut akan ditanggung pihak lain.

Yuli menambahkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan untuk mengeluarkan surat edaran dan imbauan. Hasilnya, sekitar 7.000 SPPT PBB yang sebelumnya masih menunggak, langsung melakukan pembayaran PBB. Dari jumlah tersebut, nilai pencairan tunggakan PBB sebesar Rp2,5 miliar.

Di kecamatan matraman, seperti dilansir beritajakarta.com, total wajib pajaknya mencapai 27.903 SPPT PBB. Kemudian dari jumlah tersebut, yang mendapatkan pembebasan NJOP di bawah Rp1 miliar berjumlah 17.850 SPPT dengan nilai nol rupiah.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Kemudian, yang tidak mendapatkan pembebasan, berupa tanah kosong, ruko dan kantor ada 4.304 SPPT. Selain itu, yang tidak dapat terbit SPPT karena adanya tunggakan 3-15 tahun beturut-turut adalah 5.749 SPPT. (Amu)

"Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 5.749 SPPT PBB yang tidak bisa diterbitkan karena penunggakan pajak selama 3-15 tahun. Kami pun membuat surat edaran dan imbauan sebanyak tujuh kali dalam waktu tiga bulan," ujarnya, Rabu (10/8).

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

Selain kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh warga sekitar, faktor utama yang menyebabkan banyaknya jumlah tunggakan ini dikarenakan ketidakmampuan warga dalam membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu biasanya tunggakan tersebut akan ditanggung pihak lain.

Yuli menambahkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan untuk mengeluarkan surat edaran dan imbauan. Hasilnya, sekitar 7.000 SPPT PBB yang sebelumnya masih menunggak, langsung melakukan pembayaran PBB. Dari jumlah tersebut, nilai pencairan tunggakan PBB sebesar Rp2,5 miliar.

Di kecamatan matraman, seperti dilansir beritajakarta.com, total wajib pajaknya mencapai 27.903 SPPT PBB. Kemudian dari jumlah tersebut, yang mendapatkan pembebasan NJOP di bawah Rp1 miliar berjumlah 17.850 SPPT dengan nilai nol rupiah.

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Kemudian, yang tidak mendapatkan pembebasan, berupa tanah kosong, ruko dan kantor ada 4.304 SPPT. Selain itu, yang tidak dapat terbit SPPT karena adanya tunggakan 3-15 tahun beturut-turut adalah 5.749 SPPT. (Amu)

Topik : pajak daerah, sppt pbb, dki jakarta
artikel terkait
Selasa, 21 Mei 2019 | 17:33 WIB
KABUPATEN TULANG BAWANG
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:33 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:55 WIB
KABUPATEN KOTABARU