Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tugas-Tugas Baru Otoritas Pajak Semasa Pandemi Covid-19

A+
A-
0
A+
A-
0
Tugas-Tugas Baru Otoritas Pajak Semasa Pandemi Covid-19

IMPLEMENTASI kebijakan ekonomi untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 memerlukan peranan dari semua instansi pemerintah, tak terkecuali otoritas pajak.

Akibat pandemi Covid-19, banyak otoritas pajak di berbagai yurisdiksi mendapatkan penugasan baru. Contoh, tugas untuk menyalurkan stimulus keuangan atau membantu instansi pemerintah lainnya dalam menganalisis kebijakan.

Tugas baru otoritas pajak ini tertuang dalam publikasi Forum on Tax Administration (FTA) berjudul Tax Administration: Digital Resilience in the COVID-19 Environment. Dalam publikasi tersebut, FTA melakukan survei terhadap otoritas pajak di 32 negara.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Negara-negara yang disurvei, antara lain Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, Hungaria, Indonesia, Irlandia, Israel, Jepang, Latvia, Lithuania, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat.

Dari 32 negara yang disurvei, sebanyak 28 negara memberikan penugasan baru kepada otoritas pajak. Berikut hasil survei yang dilakukan FTA terhadap 28 negara yang memberikan penugasan baru kepada otoritas pajak.


Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Dari 28 negara, 64% di antaranya memberikan tugas otoritas pajak untuk menyalurkan stimulus kepada masyarakat dan pelaku usaha. Lalu, 86% negara memberikan tugas otoritas pajak untuk membantu instansi pemerintahan lain dalam menyalurkan stimulus.

Sejak sebelum pandemi, otoritas pajak memang memiliki hubungan yang dekat dengan wajib pajak baik individu maupun korporasi. Oleh karena itu, banyak yurisdiksi yang mempercayakan penyaluran stimulus kepada otoritas pajak.

Selanjutnya, 86% negara menugaskan otoritas pajak untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Data dan informasi memang memiliki peran penting sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Baca Juga: Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Untuk itu, pemerintah memberikan tugas baru tersebut kepada otoritas pajak mengingat instansi yang bersangkutan sejak awal memiliki data dan sumber daya yang cukup untuk mendukung kebijakan-kebijakan nonpajak dari instansi lainnya.

Terakhir, 57% negara memberikan tugas baru kepada otoritas pajak untuk membantu pemerintah dalam melakukan komunikasi langsung dengan wajib pajak.

Sejalan dengan itu, survei tersebut mencatat 74% otoritas pajak tak mendapat tambahan anggaran dan karyawan baru, meskipun mendapatkan penugasan baru. Alhasil, mereka melakukan realokasi SDM dari unit-unit yang mengalami penurunan aktivitas akibat pandemi Covid-19. (rig)

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Topik : narasi data, statistik pajak, statistik, pajak, pandemi covid-19, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

Senin, 04 Juli 2022 | 18:07 WIB
PER-03/PJ/2022

Aturan e-Faktur Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Tak Berlaku untuk Ini

Senin, 04 Juli 2022 | 18:00 WIB
KOTA SEMARANG

Ratusan Ribu WP Nunggak PBB, Kejari Diminta Ikut Lakukan Penagihan

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet