KINERJA PERDAGANGAN

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Maret 2024 | 15:37 WIB
Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja daring di salah satu marketplace di Depok, Jawa Barat, Senin (13/12/2021). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Transaksi melalui niaga elektronik atau e-commerce bakal makin digandrungi masyarakat. Kementerian Perdagangan bahkan memprediksi volume transaksi via e-commerce bakal mencapai US$110 miliar atau setara Rp1.730 triliun pada 2025 nanti.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan fenomena laris-manisnya e-commerce harus menjadi catatan bagi para pelaku usaha agar kemajuan teknologi dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan bisnis.

"Salah satu sumber pembangunan ekonomi pada saat ini dan masa depan adalah ekonomi digital. Pelaku usaha perlu mampu mengimbangi kemajuan teknologi. Ini penting sekali," kata mendag dalam DCI Indonesia-E1 Open Days di Jakarta, dikutip pada Senin (25/3/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Dinamika Perdagangan Aset Kripto

Zulkifli mengungkapkan potensi ekonomi digital terus melesat dalam lima tahun terakhir. Pada 2024 ini, nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$82 miliar atau setara Rp1.292 triliun.

Sementara itu, nilai ekonomi pembayaran digital pada 2023 mencapai US$313 miliar atau tumbuh 10% jika dibandingkan pada 2022 lalu. Angkanya diproyeksikan terus tumbuh 15% pada 2025 nanti, atau naik menjadi US$417 miliar.

"Sektor niaga elektronik masih menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun ini. Nilai transaksi di sektor ini diproyeksi tumbuh 15% dari US$62 miliar pada 2023 ke US$82 miliar pada 2025 nanti," kata mendag.

Baca Juga:
Percepat Pertumbuhan Daerah, Kemenkeu Warning Pemda Optimalkan PAD

Zulkifli mengatakan bahwa data menjadi pendukung utama bagi ekosistem digital. Data berperan dalam pengambilan keputusan, inovasi, efisiensi operasional, dan kebijakan yang komprehensif.

Sementara itu, pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan publik yang baik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Sejumlah layanan publik yang mengandalkan teknologi informasi, antara lain sistem perizinan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP), sistem layanan pengaduan konsumen, sistem pemantauan dan pengawasan siber e-commerce, serta etalase produk UMKM. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 13 Mei 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Kemendagri Minta Pemda Siapkan Skema Sinergi Pemungutan Opsen Pajak

Rabu, 08 Mei 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Percepat Pertumbuhan Daerah, Kemenkeu Warning Pemda Optimalkan PAD

Selasa, 07 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Aturan Baru, Mendag Klaim Impor Barang Bawaan Penumpang Lancar

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai