Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Tekan Ekonomi Informal, Belasan Triliun Digelontorkan Hingga 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Ekonomi Informal, Belasan Triliun Digelontorkan Hingga 2023

Ilustrasi. (DDTCNews)

ANKARA, DDTCNews – Guna mengerek penerimaan pajak, Pemerintah Turki mengalokasikan dana sebesar TRY6,2 miliar atau setara dengan Rp11,2 triliun guna mengurangi aktivitas ekonomi informal di negara tersebut mulai 2021 hingga 2023.

Tak hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menilai kegiatan ekonomi informal perlu dikurangi untuk menciptakan kompetisi yang adil dan mendorong pengalokasian anggaran yang lebih efektif.

"Meski anggaran terbilang kecil, pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak yang besar apabila perekonomian informal bisa dikurangi," ujar profesor dari Economics and Technology University, Ramazan Aktas, dikutip Selasa (27/10/2020).

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas

Untuk diketahui, kontribusi ekonomi informal di Turki diperkirakan mencapai 30% dari total PDB. Menurut Aktas, terdapat 2 bentuk aktivitas ekonomi informal di Turki yaitu usaha yang beroperasi pada shadow economy dan usaha yang sengaja tidak memberitahukan sebagian kegiatan usahanya kepada pemerintah.

Aktas menambahkan ekonomi informal yang diminimalkan bakal menaikkan keadilan sistem pajak. Secara prinsip, negara mengumpulkan pajak demi mendukung kebijakan publik. Untuk itu, semua pelaku usaha harus berkontribusi dan tidak berlindung pada sektor ekonomi informal.

"Bisnis yang beroperasi pada sektor informal tidak dapat dijustifikasi karena bisnis itu berlindung pada informalitas untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dipungut atas penghasilan yang mereka peroleh," ujar Aktas seperti dilansir dailysabah.com.

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB

Aktas pun mengajak kepada seluruh konsumen untuk menagih bukti transaksi atas setiap aktivitas pembelian barang dan jasa guna mendukung misi pemerintah dalam mengurangi kegiatan ekonomi informal.

Total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Turki untuk menekan aktivitas ekonomi informal pada 2021 mencapai TRY1,9 miliar. Pada 2022, anggaran meningkat menjadi TRY2,75 miliar dan menjadi TRY2,23 miliar pada 2023. (rig)

Baca Juga: Wuih, Penerimaan Pajak Hotel di Daerah Ini Cetak Surplus
Topik : turki, kegiatan ekonomi informal, penerimaan pajak, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 30 November 2020 | 14:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Senin, 30 November 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Jum'at, 27 November 2020 | 18:36 WIB
KOTA PEKALONGAN
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK