Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

A+
A-
2
A+
A-
2
TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

Senate Minority Leader Mitch McConnell. (ktxs.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pimpinan Partai Republik pada Senat Amerika Serikat (AS) atau Senate Minority Leader, Mitch McConnell menjamin tidak akan ada satupun anggota partainya yang mendukung rencana kebijakan pajak Presiden Joe Biden.

McConnell mengatakan tidak ada satupun anggota Partai Republik yang mau mendiskusikan rencana perubahan atas Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) demi mendanai program pembangunan yang diusung Biden.

"Kami tidak mau membayar berbagai program itu dengan membatalkan beleid tahun 2017 [TCJA]," ujar McConnell, dikutip Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Menurut McConnell, disahkannya TCJA adalah salah satu prestasi dalam hal urusan domestik yang mampu dicapai Donald Trump selama 4 tahun pemerintahannya. Melalui beleid tersebut, tarif pajak korporasi diturunkan dari 35% menjadi 21%.

Namun, tarif pajak korporasi sebesar 21% ini dinilai terlalu rendah oleh Biden. Sejak kampanye, Biden telah mengusulkan agar tarif pajak korporasi dinaikkan menjadi 28%. Selain tarif pajak korporasi, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas orang kaya juga akan dinaikkan.

Tidak hanya itu, rezim pajak yang berlaku atas capital gains juga akan diubah sehingga ke depan terdapat perlakuan yang setara antara penghasilan dalam bentuk upah dan penghasilan berupa modal.

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Dana yang terkumpul melalui seluruh kebijakan pajak ini akan digunakan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur senilai US$2,3 triliun serta program perlindungan anak dan pendidikan pada American Families Plan senilai US$1,8 triliun.

McConnell mengatakan Partai Republik hanya mau menyetujui program belanja tersebut bila nilai totalnya hanya senilai US$600 miliar sehingga tidak mencapai US$4,1 triliun seperti yang direncanakan Biden.

"Kami terbuka bila pemerintah hanya mengusulkan senilai US$600 miliar dan benar-benar difokuskan hanya pada infrastruktur. Kalau pemerintah bilang ingin membangun infrastruktur, mari kita membangun infrastruktur," ujar McConnell, seperti dilansir thehill.com. (kaw)

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Topik : Amerika Serikat, AS, TCJA, Donald Trump, Joe Biden, Senat AS, Partai Republik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax