BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan tax amnesty yang beberapa minggu terakhir ini terus melesat rupanya tidak terlepas dari besarnya minat masyarakat di daerah untuk mengikuti tax amnesty, mulai dari pengusaha, pejabat daerah dan masyarakat umum. Berita ini menghiasi sejumlah media nasional pagi ini, Senin (26/9).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat (Jabar) I Yoyol Satiotomo mengatakan 9 orang kaya yang tinggal di Bandung dan termasuk ke dalam 150 orang kaya di Indonesia telah mengikuti tax amnesty. Begitu juga dengan wajib pajak besar lainnya di Jabar juga sudah mendaftar tax amnesty.
Sementara di Bali, Kepala Bidang P2 Humas DJP Bali Nyoman Ayu Ningsih mengatakan sejumlah wajib pajak besar telah mengikuti tax amnesty, termasuk beberapa pejabat daerah. Bahkan, menurutnya ada wajib pajak yang membayar uang tebusan senilai Rp11 miliar.
Di Kantor Pelayanan Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbrata) tercatat sudah ada 3.280 wajib pajak telah mengikuti tax amnesty dengan nilai tebusan Rp344,2 miliar. Lonjakan jumlah peserta mulai terjadi pada September 2016.
Kabar lainnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono yang telah mendaftar tax amnesty berharap tax amnesty bisa menjadi momentum bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Berikut ringkasan beritanya:
Menurut Joko jaminan kepastian hukum bagi pengusaha menjadi faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah dari pada sekedar menggelontorkan berbagai insentif. Pasalnya, banyak regulasi termasuk di bidang pajak yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan, menurutnya peraturan pajak seringkali membuat suatu hal menjadi rumit dan abu-abu. Dengan perbaikan sistem pajak akan tercipta tren pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi menuturkan penerimaan tax amnesty yang kian meningkat diharapkan bisa menambah likuiditas negara. Hal ini terlihat dari penguatan rupiah. Likuiditas juga akan mendorong penurunan suku bunga perbankan mengingat permintaan kredit yang masih tidak terlalu besar.
Kepala Bdan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengklaim RAPBN 2017 disusun secara reasonable karena postur-posturnya seperti penerimaan pajak, bea dan cukai. Maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah disesuaikan dengan realisasi penerimaan bukan mengacu pada APBNP 2016. Sejumlah ekonom menilai angka-angka dalam asumsi makro yang ditetapkan DPR dan pemerintah cukup realistis termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,1% namun dengan beberapa catatan. Pertama, pemerintah harus memaksimalkan belanja dan tidak lagi melakukan pemangkasan. Kedua, pemerintah harus menjaga konsumsi rumah tangga.
Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) meminta tambahan anggaran Rp2,5 triliun dalam RAPBN 2017 lantaran lembaga pengelola dana abadi yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini terus mengalami defisit belanja akibat penerimaan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Tahun 2016, pendapatan LPDP ditargetkan mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan belanja diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun. Sementara di tahun depan, penerimaan LPDP ditargetkan mencapai Rp1,5 triliun dan realisasi belanja diprediksi sekitar Rp3 triliun.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi mengatakan penurunan suku bunga kredit tidak serta merta disebabkan kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan BI beberapa waktu lalu. Menurutnya penurunan bunga kredit mengikuti mekanisme pasar. Menurut Yoga, untuk menumbuhkan ekonomi pemerintah juga harus lebih gencar memanfaatkan pasar dalam negeri.
Sedikitnya akan ada 1,4 juta dari 15 juta keluarga miskin akan mengikuti uji coba penyaluran beras miskin melalui voucher mulai awal 2017 mendatang. Mereka berada di 44 kota besar seperti Medan, Jakarta Timur, Bogor, dan Surakarta. Sebelumnya, uji coba sudah pernah dilakukan pada Agustus 2016. Hasil uji coba itu dinilai cukup bagus meski belum bisa mencapai titik optimal.
Melalui revisi daftar rencana proyek infrastruktur pemerintah yang akan dibiayai utang luar negeri (bue book) periode 2015-2019, pemerintah menambah utang pembiayaan proyek dari semula sekitar US$39,8 miliar menjadi US$42,27 miliar. Utang tersebut akan dialokasikan untuk 29 proyek tambahan yang nilainya ditaksir mencapai US$6,53 miliar. Dari seluruh proyek yang masuk ke blue book, kini sudah ada beberapa proyek yang sudah mendapatkan komitmen utang.
Pemerintah meyakinin pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini akan tetap solid meski momentum panen raya telah berakhir, sehingga tidak ada lagi faktor pendorong seperti pada kuartal sebelumnya. Laju produk domestik bruto (PDB) pada Juli – September diprediksi di kisaran 5% – 5,1%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan PDB pada triwulan ini akan sulit melampaui pertumbuhan pada 3 bulan sebelumnya. (Amu)
