BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: wallpaperaccess.com)
ATHENA, DDTCNews – Ketimbang memberi insentif untuk menarik tenaga kerja ahli dari luar negeri, Pemerintah Yunani justru menawarkan insentif pajak bagi para pensiunan.
Kepala Kebijakan Pajak Kemenkeu Yunani Athina Kalyva mengatakan pendekatan berbeda ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi karena krisis Covid-19. Menurutnya, Yunani mempunyai daya tarik dan potensi besar sebagai destinasi bagi individu saat menjalani masa pensiun.
“Logikanya sangat sederhana. Kami ingin para pensiunan pindah ke sini. Kami memiliki negara yang indah dan iklim yang sangat baik. Jadi kenapa tidak [memberikan insentif pajak untuk pensiunan],” katanya, dikutip pada Senin (20/7/2020).
Kalyva menerangkan rencana insentif pajak bagi para pensiunan ini masuk sebagai salah satu konten dalam rancangan aturan yang sudah disampaikan kepada parlemen pada pekan ini. Pemerintah mengusulkan tarif PPh final 7% bagi pensiunan warga asing yang bersedia mengubah statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri Yunani.
Insentif PPh untuk pensiunan asing ini dirancang dengan masa berlaku selama 10 tahun. Kalyva menyebutkan insentif pensiunan ini menjadi cara pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan sedikit dampaknya kepada kegiatan investasi.
Pemerintah Yunani memproyeksikan aliran investasi yang berasal dari adanya pemberian insentif bagi pensiunan ini relatif kecil. Insentif ini hanya akan berdampak pada transaksi properti seperti sewa dan penjualan rumah.
"Kami berharap bahwa para pensiunan yang mendapat manfaat dari tarif menarik ini akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Yunani," paparnya.
Rencana aturan ini juga menyasar 5 juta diaspora Yunani di seluruh dunia untuk kembali dan menghabiskan masa pensiun. Selain itu, bagi warga asing yang hendak memanfaatkan insentif ini hanya berlaku untuk daftar negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Yunani.
Pemerintah menepis anggapan kebijakan ini akan mendapat protes dari negara lain karena diskriminatif. Otoritas juga meredam anggapan kebijakan pajak khusus untuk pensiunan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari warga lokal yang sudah dikenakan tarif PPh tinggi, bahkan untuk ukuran negara Uni Eropa.
Penasihat kebijakan ekonomi Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis Alex Patelis mengatakan tidak akan ada persaingan atas lapangan kerja dengan angkatan kerja lokal. Menurutnya, para pensiunan datang ke Yunani justru untuk kegiatan konsumsi dan wajib bermukim di Yunani minimal selama 6 bulan dalam satu tahun kalender.
"Kita pada dasarnya harus mencoba untuk ‘mencentang semua kotak’ yang tersedia agar bisa meningkatkan ekonomi dan mengubah model pertumbuhan ekonomi di Yunani,” terangnya, seperti dilansir The Guardian. (kaw)
