Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Reksa Dana Laris Manis?

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Reksa Dana Laris Manis?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan terbaru tentang PPh final bunga obligasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021 diproyeksikan akan mendorong manajer investasi lebih aktif mengelola reksa dana.

Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) Afifa mengatakan tarif PPh final bunga obligasi sebesar 10% akan menuntut manajer investasi untuk mengelola portofolionya secara lebih aktif, tidak sekadar melakukan buy and hold dan memanfaatkan insentif pajak yang sebelumnya diberikan.

"Dengan adanya peraturan ini, perusahaan manajer investasi didorong untuk lebih mengandalkan keahliannya dalam mengelola portofolio secara aktif. Dengan hadirnya peraturan ini, nilai tambah atau keunggulan berinvestasi di reksa dana pendapatan tetap tidak berkurang," ujar Afifa, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

Afifa mengatakan reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang dikelola secara aktif tetap menawarkan beberapa keunggulan khusus bagi para investornya. Reksa dana pendapatan tetap juga disebut lebih terjangkau dibanding membeli obligasi secara langsung.

Reksa dana pendapatan tetap dinilai mampu memberikan diversifikasi tingkat risiko dan potensi imbal hasil yang lebih stabil. Alasannya, dalam 1 produk reksa dana terdapat beragam jenis obligasi sekaligus.

Reksa dana pendapatan tetap juga dianggap memiliki pengelolaan risiko yang lebih baik serta lebih likuid. "Reksa dana bisa dicairkan kapan saja dengan mudah sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Sementara kalau menjual produk obligasi harus dilakukan seluruhnya, tidak bisa hanya sejumlah uang yang kita perlukan," ujar Afifa.

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Untuk diketahui, PP 91/2021 tidak memuat ketentuan khusus mengenai tarif PPh bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak reksa dana seperti pada ketentuan sebelumnya.

Pada PP 16/2009 s.t.d.t.d PP 55/2019 yang telah dicabut, wajib pajak reksa dana dikenai PPh final bunga obligasi dengan tarif sebesar 5% pada 2014 hingga 2020 dan sebesar 10% pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Kala itu, tarif PPh final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri masih sebesar 15%.

Dengan adanya PP 91/2021, bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dikenai PPh final dengan tarif sebesar 10%. Tidak ada perbedaan tarif pajak antara wajib pajak dalam negeri non-reksa dana dan wajib pajak reksa dana. (sap)

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Topik : PPh obligasi, PPh final bunga obligasi, insentif pajak, pajak bunga obligasi, pajak obligasi, reksadana, investasi, saham

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 09 September 2021 | 15:22 WIB
semoga dengan tarif yang lebh rendah dapat menarik investasi lebih banyak lagi
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Juli 2022 | 16:30 WIB
KINERJA INVESTASI

Ditemui Jokowi, Bos Hyundai Komitmen Ekspansi Proyek Mobil Listrik

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:00 WIB
KINERJA INVESTASI

Mitsubishi Tanam Investasi Rp10 Triliun, Tagih Insentif ke Pemerintah

Rabu, 27 Juli 2022 | 15:30 WIB
KERJA SAMA PERDAGANGAN

Temui PM Jepang, Jokowi Minta Bea Masuk Tuna dan Buah-Buahan Dipangkas

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini