Tarif Pajak Dinaikkan, Begini Respons Pengusaha

BEIRUT, DDTCNews – Presiden Lebanon Michel Aoun baru-baru ini menandatangani undang-undang (UU) yang mengatur tentang kenaikan tarif beberapa jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak perusahaan, pajak properti, pajak alkohol dan pajak atas impor tembakau. Secara bersamaan, Presiden Lebanon juga mengesahkan kenaikan upah sektor publik.

Aoun menjelaskan untuk tarif PPN akan dinaikkan sebesar 1% menjadi 11%. Sementara, pajak perusahaan akan dinaikkan dari 15% menjadi 17%. Dengan adanya kenaikan ini, pemerintah Lebanon memperkirakan akan ada tambahan penghasilan sebesar US$1.1 miliar atau Rp14,6 triliun.

“IMF telah berulang kali meminta agar Lebanon segera menaikkan beberapa jenis pajak yang bertujuan untuk mengatasi utang publik yang terus meningkat. Ini menjadi dasar pertimbangan kami untuk segera mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak,” jelasnya, Senin (21/8)

Kendati demikian, pengesahan UU ini menuai protes dari kalangan pengusaha. Mereka menilai kebijakan ini hanya dimaksudkan untuk mendanai rencana kenaikan upah sektor publik dan membantu politisi menopang dukungan menjelang pemilihan legislatif tahun depan.

Para ekonom mengatakan seharusnya pemerintah Lebanon lebih fokus dalam memerangi penghindaran pajak daripada menaikkan tarif pajak yang tambahan penerimaannya hanya akan digunakan untuk membiayai kenaikan upah sektor publik.

“Rencana kenaikan pajak hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Lebanon yang saat ini sedang rapuh. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai akan berdampak negatif pada industri bisnis, karena pajak yang tinggi hanya akan menambah beban industri bisnis di Lebanon,” ungkap pernyataan dari ekonom Lebanon.

Sementara itu, dilansir dalam gulfnews.com, para pendukung kenaikan pajak mengatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk mendanai skala pembayaran baru yang sempat tertunda untuk para pegawai pemerintah meliputi hakim, guru, dan personil militer. (Amu)