Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Target Setoran Retribusi Izin Tenaga Kerja Asing Dinaikkan Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Target Setoran Retribusi Izin Tenaga Kerja Asing Dinaikkan Tahun Ini

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews - Pemkot Denpasar, Bali meningkatkan target penerimaan retribusi dalam APBD-Perubahan 2021.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sertifikasi dan Kompetensi I Made Widiyasa mengatakan target retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) tidak terpengaruh pandemi. Untuk itu, target pungutan naik dalam APBD-P 2021.

"Retribusi IMTA tetap berjalan seperti biasa," katanya dikutip pada Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Made menuturkan target retribusi IMTA tahun ini ditetapkan senilai Rp3 miliar. Hingga Agustus 2021, setoran retribusi dari IMTA sudah melampaui target yaitu sejumlah Rp3,2 miliar. Pemkot kemudian menaikkan target setoran menjadi Rp4 miliar tahun ini.

Dia menilai setoran retribusi IMTA ternyata tidak terdampak pandemi dan hal itu terlihat dari statistik penerimaan bulanan sejak awal tahun ini. Pada Mei 2021, setoran IMTA mencapai Rp199,6 juta. Lalu pada Agustus, setoran IMTA sejumlah Rp387,3 juta.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dewa Nyoman Semadi menuturkan pengawasan pajak menjadi strategi yang dijalankan dalam mengamankan target pajak dan retribusi hingga akhir tahun.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Dia juga berharap para pelaku usaha dapat menyetorkan pajak secara tepat waktu. Hal tersebut karena kegiatan pariwisata mulai pulih, khususnya pada okupansi hotel, restoran dan kegiatan hiburan yang kembali dibuka.

"Realisasi perolehan pajak hotel, restoran dan hiburan hingga saat ini cukup baik. Kami selalu imbau agar melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan," imbuhnya seperti dilansir balipost.com. (rig)

Baca Juga: Alokasi Insentif Usaha Terealisasi 96,7%, Sri Mulyani: Hampir Selesai
Topik : kota denpasar, tenaga asing, retribusi, APBD, pendapatan asli daerah, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KANADA

Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Sektor Jasa Hotel, Restoran, dan Hiburan Masih Tertekan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:00 WIB
INGGRIS

Muncul Sinyal Pemberian Diskon Pajak Perusahaan Jasa Keuangan

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak