Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Bisa Lunasi Kurang Bayar SPT Tahunan? Ini Pilihan Wajib Pajak

A+
A-
14
A+
A-
14
Tak Bisa Lunasi Kurang Bayar SPT Tahunan? Ini Pilihan Wajib Pajak

Seorang petugas pajak melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, beberapa waktu lalu. Wajib pajak tetap dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang tidak mampu membayar kekurangan pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Seperti yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan pada SPT Tahunan sesungguhnya harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Namun, wajib pajak tetap memilki pilihan alternatif atas situasi itu, yaitu untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran kekurangan pajak tersebut.

Baca Juga: Cara Hitung Kredit Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Sebagai PKP

"Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak ... dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya," bunyi Pasal 20 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, dikutip Jumat (26/3/2021).

Untuk mendapatkan fasilitas pengangsuran atau penundaan, wajib pajak perlu mengajukan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak.

Surat permohonan tersebut harus dilampiri jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur ataupun ditunda. Surat permohonan juga perlu dilampiri alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sebagaimana diatur pada Pasal 20.

Baca Juga: Soal Insentif Pembebasan Pajak Dividen, Ini Permintaan DJP

Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan, laporan keuangan interim, atau catatan tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto. Surat permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat disampaikan paling lama pada saat SPT Tahunan disampaikan.

Pada Pasal 22 ayat (1), wajib pajak yang mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak perlu memberikan jaminan berupa aset berwujud. Aset berwujud yang dimaksud harus merupakan milik penanggung pajak dan tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan dan dengan mempertimbangkan jaminan dari penanggung pajak, Dirjen Pajak akan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 hari sejak permohonan diterima.

Baca Juga: Dapat Dividen? Jangan Lupa Setor Sendiri Pajaknya

Keputusan dapat berupa menyetujui jumlah angsuran atau lama penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.

Pengangsuran atau penundaan pembayaran kurang bayar pada SPT Tahunan diberikan paling lama hingga batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak berikutnya. (Bsi)

Baca Juga: Jangka Waktu Investasi atas Dividen yang Dikecualikan dari Objek PPh
Topik : PMK 18/2021, pelunasan SPT, mengangsur, menunda pembayaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Maret 2021 | 12:17 WIB
PMK 18/2021

Ketentuan Sanksi Pembetulan SPT Inisiatif Wajib Pajak

Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021

Penghasilan dari Pengembangan Dana Abadi Umat Tetap Jadi Objek PPh

Selasa, 02 Maret 2021 | 14:15 WIB
PMK 18/2021

Aturan Baru! Penghasilan Lembaga Haji Ini Resmi Bebas Pajak

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?