'Hantu' yang bernaung di dalam Shadow Economy juga bermacam-macam sehingga untuk menarik mereka dibutuhkan upaya yang berbeda.

DJP banyak belajar dari workshop tersebut terkait dengan penanganan shadow economy.

Tiga sektor usaha ini dianggap belum sepenuhnya masuk ke dalam administrasi pajak.

DJP melihat kegiatan dalam shadow economy tidak sepenuhnya merupakan ilegal.

Informasi dan digitalisasi adalah kunci untuk mencegah penggelapan pajak dan upaya pencucian uang.

Tingginya shadow economy dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan pajak suatu negara.

Besaran shadow economy di negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai 30%-40% terhadap produk domestik bruto.