Wajib pajak kriteria tertentu atau wajib pajak patuh bisa mendapat fasilitas restitusi dipercepat. Seperti apa?

Sementara relaksasi PPh 21 berlaku untuk seluruh sektor dalam kelompok industri pengolahan, relaksasi PPh 22, PPh 25, dan restitusi berlaku terbatas.

Menurut Ditjen Pajak (DJP), relaksasi PPh pasal 25 adalah hal yang wajar di tengah kondisi perekonomian yang lesu.

Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu merupakan salah satu jenis wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat.

Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) oleh Dirjen Pajak tidak lebih dari sebulan.

Kemenkeu berencana meningkatkan batasan nilai restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

DJP hingga saat ini belum menemukan adanya penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat. Namun, untuk mengetahui secara pasti diperlukan audit.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyebab tingginya pencairan restitusi di tengah tidak terlalu signifikannya pertumbuhan penerimaan PPN.

Post audit akan dilakukan DJP untuk memastikan fasilitas fiskal yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar membantu pelaku usaha.

Post audit akan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan diprioritaskan untuk sektor usaha yang memiliki restitusi besar.