Dengan pertimbangan tertentu, otoritas pajak bisa memberikan fasilitas restitusi dipercepat atau biasa disebut dengan pengembalian pendahuluan.

Realisasi restitusi dipercepat sepanjang 2020 tersebut lebih tinggi ketimbang restitusi normal dan restitusi akibat upaya hukum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi restitusi hingga akhir November 2020 sudah mencapai Rp166,6 triliun.

Restitusi pajak sebagai dampak dari upaya hukum cenderung melambat.

Wajib pajak penerima restitusi dapat diperiksa di kemudian hari dengan lingkup pemeriksaan lebih luas.

Fasilitas restitusi dipercepat PPN sesungguhnya bukan hal baru. DJP sudah lama menyediakan fasilitas restitusi dipercepat baik PPN, PPh OP dan PPh Badan.

Mengingat prosesnya lebih cepat yaitu hanya 2 bulan, banyak wajib pajak yang ingin mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat.

Otoritas pajak dapat mempercepat waktu pengembalian kelebihan pajak dengan pertimbangan tertentu.

Pertumbuhan realisasi restitusi dipercepat tersebut merupakan efek dari kebijakan insentif bagi dunia usaha.

Sepanjang kelebihan pembayarannya tidak melebihi Rp5 miliar bisa diberi restitusi PPN dipercepat.