Pemerintah juga membuka peluang pembuatan UU dengan skema omnibus law untuk perizinan.

Sistem perizinan di DKI Jakarta kini sudah terintegrasi dengan basis data perpajakan daerah.

Jika pemohon belum melunasi kewajiban perpajakan, pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perizinan tertentu.

Syarat pemenuhan kewajiban pajak dikecualikan untuk kondisi tertentu.

Infrastruktur sistem OSS yang mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung, akan dimulai 1 Maret 2019.

Otoritas kepabeanan terus memangkas perizinan untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

Kemudahan perizinan buat makin banyak individu ajukan izin berusaha.

Simplifikasi perizinan dan pemberian insentif jadi jurus pemerintah cegah defisit perdagangan terulang.

Setelah sekian kali tertunda, kini OSS siap meluncur secara terbatas.

Pelayanan terpadu skala nasional siap dirilis meski belum melibatkan daerah secara serentak.