Komentar US-Asean Business Council (US-ABC) disampaikan kepada US Trade Representative (USTR).

Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.

Tax Foundation menilai kebijakan pajak transaksi elektronik (PTE) yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 bersifat diskriminatif.

Pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat dalam perumusan kebijakan pajak terkait ekonomi digital.

Hingga saat ini, DJP masih menunggu perkembangan konsensus global.

Tantangan utama Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yaitu menentukan ambang batas significant economic presence yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali posisi Indonesia yang masih menunggu pembahasan konsensus pajak digital di bawah koordinasi OECD/G20.

Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sebagai kebijakan unilateral, sebaiknya dipandang sebagai suatu solusi yang bersifat sementara (temporary solution).

Apa yang dimaksud dengan digital service tax atau pajak layanan digital atau pajak transaksi digital?

Dasar pengenaan pajak untuk pajak transaksi elektronik adalah omzet di Indonesia.