Pajak minimum domestik (QDMT) perlu diadopsi oleh yurisdiksi untuk melindungi basis pajak dari dampak pajak minimum global.

Hasil pembahasan forum G-20 selama ini memiliki pengaruh dan menjadi kunci perubahan sistem pajak.

Pajak minimum global menyiratkan pembaruan hegemoni politik ekonomi bagi negara maju.

Dialog ini bersifat gratis dan terbuka untuk umum.

Banyak negara yang membutuhkan bantuan teknis dalam merancang legislasi untuk menjalankan kedua pilar konsensus.

OECD mencatat masih ada sejumlah isu teknis yang berpeluang memunculkan tantangan politik.

Dengan adanya tarif pajak minimum sebesar 15%, tax holiday dan tax allowance berpotensi tidak efektif untuk diberikan.

Dengan pajak minimum domestik, top-up tax yang harus dibayar oleh korporasi multinasional ke yurisdiksi lain atas laba yang kurang dipajaki bakal berkurang.

Kepala BKPM menilai kesepakatan pajak korporasi minimum sebesar 15% belum final. Pemerintah masih perlu waktu untuk siapkan insentif fiskal baru.

Polandia dan Hungaria menginginkan pelaksanaan ketentuan perpajakan global Pilar 2 dilakukan secara bersamaan dengan Pilar 1.