Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyoroti adanya diskriminasi atas minyak sawit Indonesia dari segi kebijakan maupun perlakuan perusahaan Eropa.

Pajak itu diterapkan untuk meningkatkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pengusaha Malaysia melihat rencana kenaikan integrated goods and services tax (IGST) pada impor minyak kelapa sawit olahan India kemungkinan akan dilakukan.

Sri Mulyani mengingatkan terkait banyaknya negara yang menghadapi ancaman resesi ekonomi.

Rencana Uni Eropa berisiko mematikan ekspor biodiesel dari Indonesia.

UE menuduh produsen biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga akan mengenakan tarif bea masuk 8%—18%.

Pengenaan bea ini menjadi pukulan ganda bagi biodesel asal Indonesia.

Usulan itu menjadi kesepakatan dalam rapat terkait putusan Mahkamah Agung No.70P/HUM/2013 yang menganulir Peraturan Pemerintah No.31/2017.

Kerja task force nantinya tidak akan bersifat birokratis. Elemen swasta dan firma hukum di Eropa akan digaet untuk mewakili kepentingan Indonesia.

Pemerintah Indonesia menilai unsur proteksionisme lebih besar dibandingkan alasan keberlanjutan.