Menurut Young International Fiscal Association (IFA) Network, proses adopsi teknologi digital para otoritas pajak agak tertinggal ketimbang wajib pajak badan.

DJP perlu menyusun sistem informasi akuntansi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implementasi AEoI ini memberikan harapan baru bagi Ditjen Pajak.

Lembaga keuangan yang belum melapor akan diterbitkan surat teguran.

Otoritas pajak kini sudah mulai mengolah data nasabah lembaga keuangan dalam rangka mengecek kepatuhan wajib pajak.

Ditjen Pajak menilai penghapusan pasal akses informasi dalam RUU KUP sebagai kemunduran bagi reformasi perpajakan.

Situasi finansial nasional yang berada dalam tekanan diklaim sebagai alasan utamanya.

Ditjen Pajak mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan AEoI. Ketidakbenaran informasi bisa berujung pada pemeriksaan dan penyidikan.

Keterbukaan informasi keuangan merupakan keniscayaan namun harus ada perlakuan khusus bagi wajib pajak patuh.

Mulai April 2018,  lembaga jasa keuangan terdaftar sudah bisa melapor data keuangan nasabahnya kepada otoritas pajak.