Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian komprehensif atas SPT Tahunan, khususnya yang disampaikan wajib pajak strategis.

Realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut baru 18 persen dari pagu sejumlah Rp455,62 triliun.

Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengingatkan wajib pajak, khususnya yang memiliki harta di luar negeri, untuk segera mengikuti PPS.

DJP mengeklaim memiliki banyak data mengenai harta wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, terutama harta yang diperoleh pada 2016-2020.

Dirjen Pajak juga mengingatkan wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri untuk dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran termasuk penggunaan NIK sebagai NPWP akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

Insentif pajak yang diarahkan untuk mendorong konsumsi, seperti diskon PPnBM mobil dan PPN rumah, masih minim dimanfaatkan.

Bukti potong/pungut unifikasi dan SPT masa PPh unifikasi dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-bupot unifikasi.

Pemerintah juga tengah menyusun 18 peraturan menteri keuangan (PMK) yang memerinci ketentuan PPh dan KUP pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.