Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu bentuk reformasi dalam administrasi perpajakan.

Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.448,2 triliun atau 97,5% dari target pada tahun ini senilai Rp1.485 triliun.

Saat ini, Ditjen Pajak (DJP) terus mengumpulkan data dan informasi valid untuk dipakai dalam menguji kepatuhan wajib pajak.

DJP mencatat terdapat dua subsektor pertambangan yang mencetak pertumbuhan setoran pajak di atas 300 persen hingga September 2022.

Otoritas pajak akan melakukan evaluasi atas pemberian insentif PPnBM mobil dan PPN rumah.

Ditjen Pajak (DJP) telah memiliki program Inklusi Kesadaran Pajak yang diharapkan dapat mewujudkan generasi emas yang sadar pajak.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) akan menggantikan fungsi NPWP cabang secara bertahap hingga akhir 2023.

Empat peraturan turunan UU HPP yang sedang difinalisasi tersebut terdiri atas 1 RPP tentang PPh, 2 RPP tentang PPN, dan 1 RPP tentang KUP.

Menurut dirjen pajak, reformasi perpajakan sudah dimulai sejak 1983 dan masih akan terus berjalan ke depannya.

Pengawasan berbasis kewilayahan sudah dimulai sejak 2020, tetapi terkendala ketika terjadi pandemi Covid-19.