Menkeu Sri Mulyani menegaskan hanya wajib pajak dengan pendapatan di atas threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang harus membayar pajak. 

Integrasi NIK dan NPWP perlu menyelaraskan dengan sistem administrasi perpajakan yang baru, yakni core tax system pada 2023 mendatang.

Wajib pajak juga diminta memerhatikan waktu pemberlakuan untuk setiap kebijakan dalam UU HPP yang berbeda-beda.

Simak infografisnya.

UU HPP mengatur WP diberikan kesempatan membayar pokok pajak dan sanksi hingga tahap persidangan, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan penjara.

Simak rangkuman berita-berita terpopuler DDTCNews periode 13-17 Desember 2021.

DJP juga menegaskan penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua penduduk wajib membayar pajak. Ada ketentuan subjektif dan objektif yang dipenuhi.

UU HPP menghapuskan barang dan jasa tertentu seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga jasa keuangan dari Pasal 4A UU PPN.

Pengenaan pajak atas penghasilan bukan uang alias natura dilakukan demi asas keadilan. Sri Mulyani bakal berhati-hanti tentukan jenis natura yang akan dipajaki.

Sri Mulyani memahami kekecewaan pengusaha terkait batalnya penurunan PPh badan. Namun, dia memberi pemahaman bahwa pendapatan negara tetap perlu dijaga.