Rencana aturan pembukuan dan pencatatan sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

Dengan konsultasi publik ini, Pemkot Kendari berharap bisa mendapatkan masukan dari peserta sebagai bahan pengayaan raperda PDRD.

Pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemda lain, dan/atau pihak ketiga.

Saat ini hanya diatur wajib pajak sudah harus menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan bila memiliki omzet minimal Rp300 juta per tahun.

Peraturan kepala daerah tentang insentif pajak daerah tersebut harus diberitahukan kepada DPRD.

Pemprov Sumatera Barat juga sudah mulai melaksanakan focus group discussion (FGD) untuk menjaring masukan publik dalam penyusunan raperda.

Pemerintah masih membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD)

Penetapan besarnya PAB dihitung untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak kepemilikan atau penguasaan alat berat.

Bagi wajib pajak badan, NPWP Daerah akan terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).