RUU HKPD mengamanatkan adanya earmarking DAU atau dana bagi hasil (DBH) untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

RUU HKPD menyederhanakan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang saat ini diatur dalam UU 28/2009, tanpa mengurangi PAD yang diterima daerah.

Dari total 9 fraksi di DPR, hanya terdapat 1 fraksi yang menolak RUU HKPD ditetapkan sebagai undang-undang yakni Fraksi PKS.

Simak video rangkuman berita pajak terpopuler, periode 13-27 November 2021.

Simak rangkuman berita pajak terpopuler dalam kurun waktu sepekan, periode 22-26 November 2021.

Kewenangan tersebut disepakati pemerintah dan DPR demi membuka ruang bagi hasil atas sumber penerimaan baru.

Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan RUU HKPD bukan upaya pemerintah menarik kembali desentralisasi fiskal yang diatur melalui UU No. 33/2004.

Dari total 9 fraksi di Komisi XI, hanya Fraksi PKS yang menolak RUU HKPD dibahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II di sidang paripurna.

Klausul tersebut diyakini bakal mengakselerasi pengembangan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan.

Ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB disiapkan oleh pemerintah pada RUU HKPD sebagai pengganti dari skema dana bagi hasil pajak dari pemprov ke pemkab/pemkot.