Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.

Tax Foundation menilai kebijakan pajak transaksi elektronik (PTE) yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 bersifat diskriminatif.

Pemerintah memastikan belum akan melakukan pembahasan aturan teknis atas pajak penghasilan (PPh) dan pajak transaksi elektronik (PTE) untuk perusahaan digital.

Dalam UU No. 2 Tahun 2020, ada pengenaan PPN, PPh, dan PTE. Pengenaan pajak apa yang dipermasalahkan AS?

Kemenkeu masih enggan berkomentar mengenai sikap AS yang akan menginvestigasi terhadap rencana pengenaan pajak digital dI beberapa negara, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu dari beberapa yurisdiksi yang akan diinvestigasi oleh Amerika Serikat (AS) atas rencana pengenaan pajak digital.

Simak penegasan kembali pemerintah terkait pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) terhadap pelaku transaksi digital.

Pajak atas transaksi digital sudah relevan untuk diterapkan saat ini.

Otoritas fiskal mulai kuda-kuda untuk mengubah asumsi APBN untuk mengamankan defisit anggaran.

Menurut DPRD, kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah akan bergantung pada kondisi ekonomi setempat.