Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase
PTE

 
Senin, 20 Juli 2020 | 09:41 WIB
PAJAK DIGITAL
Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.
Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:21 WIB
EKONOMI DIGITAL
Tax Foundation menilai kebijakan pajak transaksi elektronik (PTE) yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020 bersifat diskriminatif.
Kamis, 02 Juli 2020 | 11:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Pemerintah memastikan belum akan melakukan pembahasan aturan teknis atas pajak penghasilan (PPh) dan pajak transaksi elektronik (PTE) untuk perusahaan digital.
Selasa, 09 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Dalam UU No. 2 Tahun 2020, ada pengenaan PPN, PPh, dan PTE. Pengenaan pajak apa yang dipermasalahkan AS?
Kamis, 04 Juni 2020 | 10:41 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kemenkeu masih enggan berkomentar mengenai sikap AS yang akan menginvestigasi terhadap rencana pengenaan pajak digital dI beberapa negara, termasuk Indonesia.
Kamis, 04 Juni 2020 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Indonesia menjadi salah satu dari beberapa yurisdiksi yang akan diinvestigasi oleh Amerika Serikat (AS) atas rencana pengenaan pajak digital.
Kamis, 21 Mei 2020 | 08:08 WIB
EKONOMI DIGITAL
Simak penegasan kembali pemerintah terkait pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) terhadap pelaku transaksi digital.
Rabu, 13 Mei 2020 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Pajak atas transaksi digital sudah relevan untuk diterapkan saat ini.
Minggu, 03 November 2019 | 13:52 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Otoritas fiskal mulai kuda-kuda untuk mengubah asumsi APBN untuk mengamankan defisit anggaran.
Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:01 WIB
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Menurut DPRD, kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah akan bergantung pada kondisi ekonomi setempat.