Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan DJP sangat terbuka dalam melakukan dialog terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

Pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

DJP menyatakan berita yang marak beredar mengenai pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan di Indonesia tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

Wacana dari RUU KUP dengan komoditas sembako akan dikenakan PPN tidak serta-merta akan dieksekusi pemerintah.