Meski telah diterapkan di banyak negara, kebijakan pajak karbon menghadapi banyak tantangan. Apa saja?

OECD mengestimasi penerimaan pajak karbon bisa mencapai sekitar 1% dari produk domestik bruto (PDB) dari negara yang menerapkannya.

Studi kasus atas putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipelajari untuk menghadapi sengketa pajak.

Selain memahami prosedur pemeriksaan, wajib pajak juga perlu mengevaluasi proses teknik pengujian.

Apa saja kelima strategi tersebut? Simak di sini.

Pemerintah tetap perlu memberikan keberpihakan pada UMKM.

Banyak negara yang pelan-pelan mengubah kebijakannya dari perlakuan khusus menuju perlakuan yang menjadi ketentuan umum.

RUU KUP dinilai sudah memuat elemen yang relevan dalam upaya optimalisasi penegakan hukum pajak.

Terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan saat proses pembentukan undang-undang.

Wajib pajak harus menjawab pertanyaan otoritas pajak secara komprehensif ketika dalam pemeriksaan.