Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani: Tidak Ada Jaminan Ekonomi Pulih pada 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani: Tidak Ada Jaminan Ekonomi Pulih pada 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi nasional akan pulih pada tahun depan

Sri Mulyani mengatakan upaya pemulihan ekonomi 2022 masih akan dibayangi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Dia pun meminta semua jajaran di Kemenkeu untuk terus mengantisipasi setiap tantangan yang dihadapi pada tahun depan.

"Ekonomi tahun depan diharapkan pulih, tetapi itu tidak jaminan. Jadi kita tetap waspada," katanya seusai melantik pejabat eselon II di Kemenkeu, dikutip pada Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sri Mulyani menuturkan tantangan dari sisi global diprediksi akan meningkat tahun depan. Hal-hal yang berpotensi memengaruhi APBN seperti laju inflasi yang tinggi di berbagai negara, tapering off bank sentral AS, serta perubahan kebijakan di sektor keuangan atau arus modal.

Saat ini, Indonesia tengah menikmati melonjaknya harga komoditas dunia sehingga berdampak positif pada penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Dampak commodity boom juga terasa pada kinerja ekspor yang tumbuh hampir 50%.

"Tetap harus diantisipasi. Kalau hari ini ekspor kita bisa tumbuh mendekati 50%, jangan punya ilusi bahwa pertumbuhannya akan terus kuat. Kita harus terus berikhtiar sehingga kinerja ekonomi akan terus bertahan baik," ujarnya.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Sri Mulyani berharap upaya penanganan Covid-19 mampu menjaga kepercayaan masyarakat untuk terus melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu, Kemenkeu memiliki peran penting untuk memberikan insentif yang akan memperkuat pemulihan ekonomi dari pandemi.

Selain itu, mantan direktur pelaksana World Bank ini juga menyoroti efektivitas belanja pusat dan daerah. Dia meminta para jajarannya untuk memastikan semua belanja tersebut memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Soal pembiayaan, ia mengingatkan agar instrumen pembiayaan harus makin beragam dan kuat, termasuk mengenai pembiayaan investasi yang diberikan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

"Below the line kita untuk pembiayaan investasi, saya minta dikelola makin kritis dan teliti. Tidak hanya menambah PMN setiap tahun tanpa melihat kegunaannya," tuturnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada UU APBN 2022 sebesar 5,2%. Pemerintah juga menyiapkan pagu pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 senilai Rp414 triliun, yang dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun. (rig)

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor
Topik : menkeu sri mulyani, kemenkeu, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 13:49 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Baru Rp80,79 Triliun

Selasa, 24 Mei 2022 | 13:00 WIB
IHPS II/2021

Soal Program Kartu Prakerja Hingga Insentif Pajak, Begini Temuan BPK

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian