Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Awardee LPDP Punya Utang Kepada Negara

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Sebut Awardee LPDP Punya Utang Kepada Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara persiapan pembekalan penerima beasiswa LPDP, Rabu (29/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyatakan penerima beasiswa pendidikan atau awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki utang yang harus dibayarkan kepada negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan awardee LPDP merupakan sebagian kecil masyarakat yang menikmati beasiswa pendidikan pascasarjana yang dibiayai negara. Untuk itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi membuat Indonesia menjadi negara maju.

"Saya berharap Anda menyadari Anda dibayari negara. Karena itu, Anda berutang kepada negara dan utang itu tidak harus dibayar dengan uang, tetapi dengan prestasi, reputasi, dan kontribusi kepada RI," katanya dalam persiapan pembekalan penerima beasiswa LPDP, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Sri Mulyani mengatakan awardee LPDP merupakan salah satu privilese atau hak istimewa yang tidak dimiliki semua masyarakat Indonesia. Menurutnya, privilese tersebut harus disikapi dengan tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan negara.

Dia menjelaskan anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP berasal dari APBN. Undang-undang pun mengamanatkan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari total belanja, termasuk melalui LPDP.

Saat ini, sambungnya, dana abadi yang dikelola LPDP mencapai Rp81,7 triliun. Jika ditambahkan dengan anggaran penelitian, perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan maka nominalnya sudah mencapai Rp90 triliun.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Sri Mulyani menilai banyak cara bagi awardee LPDP membayar utang kepada negara, mulai dari memperjuangkan cita-cita yang belum selesai, membangun kesejahteraan, menciptakan keadilan sosial, menjadi bangsa bermartabat, serta ikut menjaga ketertiban dunia.

Indonesia saat ini juga tengah menghadapi tantangan besar untuk bisa menjadi negara maju. Selain itu, pemerintah juga ingin Indonesia bisa terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

World Bank sempat memasukkan Indonesia dalam kategori upper-middle income pada 2019, tetapi kembali turun menjadi lower-middle income pada 2020 karena pandemi.

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Sri Mulyani menyebutkan tiga syarat yang setidaknya harus dipenuhi suatu negara agar bisa menjadi negara maju. Syarat tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, danm tata kelola institusi yang baik.

Sementara itu, tantangan yang yang dihadapi negara untuk menjadi negara maju di antaranya pandemi Covid-19, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

"Anda harus ingat bahwa Anda punya tanggung jawab besar, bawa Indonesia naik ke dalam top of the top," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Topik : menkeu sri mulyani, awardee lpdp, negara maju, apbn, anggaran pendidikan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB
BULGARIA

Pandemi Belum Usai, Penurunan Tarif PPN 9% Diperpanjang

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:15 WIB
THAILAND

Simpang Siur Pemajakan Aset Kripto, Otoritas Kebut Aturan Teknis

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:22 WIB
KINERJA FISKAL

Pajak Lebih dari 100% dan Tumbuh 19,2%, Kepala BKF: Ini Luar Biasa

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP