Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menawarkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan untuk menggaet lebih banyak investasi. Salah satu relaksasi yang akan dikaji adalah penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20%.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden dengan pembahasan terobosan investasi, ekspor, dan perpajakan. Salah satu aspek yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo adalah kajian penurunan tarif PPh badan.  

“Rencana kita untuk melakukan perubahan Undang-Undang PPh supaya tarifnya lebih rendah. Itu sekarang sedang di-exerciseseberapa cepat.  Jika ratenya turun ke 20%, itu bisa seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” katanya, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Bila untuk revisi UU PPh masih membutuhkan waktu, lain halnya dengan insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Meskipun sempat tertunda, otoritas menjanjikan rilis insentif tersebut dalam satu pekan ke depan.

Insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan diterbitkan bersamaan dengan insentif lain. Relaksasi fiskal untuk pengembangan mobil listrik disebut sebagai satu paket dalam insentif terbaru yang akan dirilis pemerintah.

“Mengenai super tax deduction ini sudah kita selesaikan. Kita harapkan PP [peraturan pemerintah]-nya bisa keluar minggu ini atau awal minggu depan. Insentif untuk kendaraan bermotor yang hemat energi juga sudah selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Selain dua paket kebijakan tersebut, Kemenkeu juga sudah lebih dahulu melakukan relaksasi bagi sektor properti. Penyesuaian ambang batas nilai jual rumah yang dikenakan PPnBM menjadi fasilitas terbaru yang diluncurkan untuk sektor properti.

“Itu semuanya supaya sektor sektor properti menggeliat secara lebih bagus,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

“Rencana kita untuk melakukan perubahan Undang-Undang PPh supaya tarifnya lebih rendah. Itu sekarang sedang di-exerciseseberapa cepat.  Jika ratenya turun ke 20%, itu bisa seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” katanya, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Bila untuk revisi UU PPh masih membutuhkan waktu, lain halnya dengan insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Meskipun sempat tertunda, otoritas menjanjikan rilis insentif tersebut dalam satu pekan ke depan.

Insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan diterbitkan bersamaan dengan insentif lain. Relaksasi fiskal untuk pengembangan mobil listrik disebut sebagai satu paket dalam insentif terbaru yang akan dirilis pemerintah.

“Mengenai super tax deduction ini sudah kita selesaikan. Kita harapkan PP [peraturan pemerintah]-nya bisa keluar minggu ini atau awal minggu depan. Insentif untuk kendaraan bermotor yang hemat energi juga sudah selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Selain dua paket kebijakan tersebut, Kemenkeu juga sudah lebih dahulu melakukan relaksasi bagi sektor properti. Penyesuaian ambang batas nilai jual rumah yang dikenakan PPnBM menjadi fasilitas terbaru yang diluncurkan untuk sektor properti.

“Itu semuanya supaya sektor sektor properti menggeliat secara lebih bagus,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani
Topik : PPh badan, korporasi, Ditjen Pajak, Sri Mulyani
artikel terkait
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
Jum'at, 19 Juli 2019 | 16:28 WIB
INSENTIF FISKAL
Jum'at, 19 Juli 2019 | 11:17 WIB
KINERJA SEMESTER I/2019
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:56 WIB
PP 50/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI