Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menawarkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan untuk menggaet lebih banyak investasi. Salah satu relaksasi yang akan dikaji adalah penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20%.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden dengan pembahasan terobosan investasi, ekspor, dan perpajakan. Salah satu aspek yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo adalah kajian penurunan tarif PPh badan.

“Rencana kita untuk melakukan perubahan Undang-Undang PPh supaya tarifnya lebih rendah. Itu sekarang sedang di-exerciseseberapa cepat. Jika ratenya turun ke 20%, itu bisa seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” katanya, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Rilis PMK Tambahan Pembiayaan Defisit

Bila untuk revisi UU PPh masih membutuhkan waktu, lain halnya dengan insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Meskipun sempat tertunda, otoritas menjanjikan rilis insentif tersebut dalam satu pekan ke depan.

Insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan diterbitkan bersamaan dengan insentif lain. Relaksasi fiskal untuk pengembangan mobil listrik disebut sebagai satu paket dalam insentif terbaru yang akan dirilis pemerintah.

“Mengenai super tax deduction ini sudah kita selesaikan. Kita harapkan PP [peraturan pemerintah]-nya bisa keluar minggu ini atau awal minggu depan. Insentif untuk kendaraan bermotor yang hemat energi juga sudah selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Soal Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran

Selain dua paket kebijakan tersebut, Kemenkeu juga sudah lebih dahulu melakukan relaksasi bagi sektor properti. Penyesuaian ambang batas nilai jual rumah yang dikenakan PPnBM menjadi fasilitas terbaru yang diluncurkan untuk sektor properti.

“Itu semuanya supaya sektor sektor properti menggeliat secara lebih bagus,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Ditanya Soal Dirjen Pajak Baru, Ini Penjelasan Singkat Sri Mulyani

“Rencana kita untuk melakukan perubahan Undang-Undang PPh supaya tarifnya lebih rendah. Itu sekarang sedang di-exerciseseberapa cepat. Jika ratenya turun ke 20%, itu bisa seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” katanya, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Rilis PMK Tambahan Pembiayaan Defisit

Bila untuk revisi UU PPh masih membutuhkan waktu, lain halnya dengan insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Meskipun sempat tertunda, otoritas menjanjikan rilis insentif tersebut dalam satu pekan ke depan.

Insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan diterbitkan bersamaan dengan insentif lain. Relaksasi fiskal untuk pengembangan mobil listrik disebut sebagai satu paket dalam insentif terbaru yang akan dirilis pemerintah.

“Mengenai super tax deduction ini sudah kita selesaikan. Kita harapkan PP [peraturan pemerintah]-nya bisa keluar minggu ini atau awal minggu depan. Insentif untuk kendaraan bermotor yang hemat energi juga sudah selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Soal Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran

Selain dua paket kebijakan tersebut, Kemenkeu juga sudah lebih dahulu melakukan relaksasi bagi sektor properti. Penyesuaian ambang batas nilai jual rumah yang dikenakan PPnBM menjadi fasilitas terbaru yang diluncurkan untuk sektor properti.

“Itu semuanya supaya sektor sektor properti menggeliat secara lebih bagus,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Ditanya Soal Dirjen Pajak Baru, Ini Penjelasan Singkat Sri Mulyani
Topik : PPh badan, korporasi, Ditjen Pajak, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 24 Oktober 2019 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 Oktober 2019 | 20:01 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:31 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK