Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Spanyol Bakal Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

A+
A-
6
A+
A-
6
Spanyol Bakal Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews – Spanyol akan meneruskan rencana pajak raksasa digitalnya yang sempat terhenti. Rencana pajak digital itu akan dilanjutkan jika Partai Sosialis (PSOE) mencapai cukup dukungan untuk membentuk koalisi pemerintahan baru pada akhir bulan ini.

Menteri Ekonomi dan Bisnis Spanyol Nadia Calviño telah lama menyoroti kebutuhan untuk meneruskan pembicaraan pajak digital di tingkat Uni Eropa (UE). Selain itu, upaya Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menetapkan pajak serupa juga perlu terus diupayakan

"Idealnya, harus ada perjanjian global. Jika consensus global gagal setidaknya ada kesepakatan di tingkat Eropa. Namun, jika pada 2 tingkat itu tidak tercapai kesepakatan, kita harus mengambil kebijakan di tingkat nasional," kata Calviño.

Baca Juga: Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

Pemerintah Spanyol sebenarnya menyambut baik usulan OECD untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi. Terlebih, OECD tengah berupaya untuk mempromosikan sistem pajak terpadu agar raksasa digital dapat membayar pajak yang setimpal di setiap tempat meraka beroperasi.

Namun, upaya mencapai konsensus global itu dianggap terlalu lamban dan kerangka kerja internasional juga dianggap masih kurang. Kedua alasan tersebut membuat Spanyol turut mengambil tindakan unilateral, mengikuti langkah Prancis, dan Inggris.

“Partai Sosialis bertujuan untuk menempatkan 'pajak Google' dalam agenda parlemen Spanyol segera setelah ada pemerintahan baru terbentuk. Kita harus bertindak di skala nasional,” imbuh Calviño

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

Adapun pemerintah Spanyol telah memperkenalkan pajak digital sejak Januari lalu. Rancangan undang-undang (RUU) juga telah disetujui sebagai landasan hukum pajak yang sering disebut 'pajak Google'.

Pengenaan pajak tersebut diproyeksi dapat mengumpulkan penerimaan senilai 1,2 miliar euro (setara Rp18,6 triliun) untuk kas negara per tahunnya. Namun, RUU itu pupus sebelum dibahas di Kongres karena gagal melewati rancangan anggaran umum 2019.

Kendati demikan, draf RUU tersebut kemungkinan akan digunakan sebagai dasar untuk draf baru. Berdasarkan draf tersebut, pajak digital bertarif 3% dan menyasar raksasa digital dengan pendapatan global lebih dari 750 juta euro (setara Rp11,6 triliun) dan lebih dari 3 juta euro (setara Rp46,5 miliar) pendapatan di Spanyol.

Baca Juga: Perlukah Industri Tambang Dapat Insentif? Ini Kata Pemerhati Pajak

Lebih lanjut, seperti dilansir forbes.com, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez meneruskan upaya pajak digital agar raksasa digital agar tidak bisa lagi menghindari pajak. Tindakan sepihak dilakukan meskipun dapat memicu ancaman pembalasan dari AS.

Terlebih, pekan lalu AS telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 100% untuk produk dari Prancis seperti anggur, keju, produk kecantikan, dan tas. Ancaman itu muncul sebagai tanggapan terhadap pajak digital Prancis yang menyasar perusahaan raksasa digital.

Dengan demikian, jika Spanyol terus melanjutkan pajak digitalnya, kemungkinan besar akan mengalami pembalasan serupa dengan yang diterima Prancis. Produk asal Spanyol bisa dikenai pajak tambahan di samping tarif yang dikenakan AS sehubungan dengan sengketa perdagangan Airbus. (kaw)

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

Topik : Spanyol, Eropa, Uni Eropa, OECD, pajak digital, aksi unilateral, AS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 12 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 13 Agustus 2020 | 07:07 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL