Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Spanyol Bakal Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital

A+
A-
6
A+
A-
6

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews – Spanyol akan meneruskan rencana pajak raksasa digitalnya yang sempat terhenti. Rencana pajak digital itu akan dilanjutkan jika Partai Sosialis (PSOE) mencapai cukup dukungan untuk membentuk koalisi pemerintahan baru pada akhir bulan ini.

Menteri Ekonomi dan Bisnis Spanyol Nadia Calviño telah lama menyoroti kebutuhan untuk meneruskan pembicaraan pajak digital di tingkat Uni Eropa (UE). Selain itu, upaya Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menetapkan pajak serupa juga perlu terus diupayakan

"Idealnya, harus ada perjanjian global. Jika consensus global gagal setidaknya ada kesepakatan di tingkat Eropa. Namun, jika pada 2 tingkat itu tidak tercapai kesepakatan, kita harus mengambil kebijakan di tingkat nasional," kata Calviño.

Baca Juga: Genjot Setoran PBB, Daerah Ini Sebar SPPT Awal Tahun

Pemerintah Spanyol sebenarnya menyambut baik usulan OECD untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi. Terlebih, OECD tengah berupaya untuk mempromosikan sistem pajak terpadu agar raksasa digital dapat membayar pajak yang setimpal di setiap tempat meraka beroperasi.

Namun, upaya mencapai konsensus global itu dianggap terlalu lamban dan kerangka kerja internasional juga dianggap masih kurang. Kedua alasan tersebut membuat Spanyol turut mengambil tindakan unilateral, mengikuti langkah Prancis, dan Inggris.

“Partai Sosialis bertujuan untuk menempatkan 'pajak Google' dalam agenda parlemen Spanyol segera setelah ada pemerintahan baru terbentuk. Kita harus bertindak di skala nasional,” imbuh Calviño

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Adapun pemerintah Spanyol telah memperkenalkan pajak digital sejak Januari lalu. Rancangan undang-undang (RUU) juga telah disetujui sebagai landasan hukum pajak yang sering disebut 'pajak Google'.

Pengenaan pajak tersebut diproyeksi dapat mengumpulkan penerimaan senilai 1,2 miliar euro (setara Rp18,6 triliun) untuk kas negara per tahunnya. Namun, RUU itu pupus sebelum dibahas di Kongres karena gagal melewati rancangan anggaran umum 2019.

Kendati demikan, draf RUU tersebut kemungkinan akan digunakan sebagai dasar untuk draf baru. Berdasarkan draf tersebut, pajak digital bertarif 3% dan menyasar raksasa digital dengan pendapatan global lebih dari 750 juta euro (setara Rp11,6 triliun) dan lebih dari 3 juta euro (setara Rp46,5 miliar) pendapatan di Spanyol.

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

Lebih lanjut, seperti dilansir forbes.com, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez meneruskan upaya pajak digital agar raksasa digital agar tidak bisa lagi menghindari pajak. Tindakan sepihak dilakukan meskipun dapat memicu ancaman pembalasan dari AS.

Terlebih, pekan lalu AS telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 100% untuk produk dari Prancis seperti anggur, keju, produk kecantikan, dan tas. Ancaman itu muncul sebagai tanggapan terhadap pajak digital Prancis yang menyasar perusahaan raksasa digital.

Dengan demikian, jika Spanyol terus melanjutkan pajak digitalnya, kemungkinan besar akan mengalami pembalasan serupa dengan yang diterima Prancis. Produk asal Spanyol bisa dikenai pajak tambahan di samping tarif yang dikenakan AS sehubungan dengan sengketa perdagangan Airbus. (kaw)

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0

"Idealnya, harus ada perjanjian global. Jika consensus global gagal setidaknya ada kesepakatan di tingkat Eropa. Namun, jika pada 2 tingkat itu tidak tercapai kesepakatan, kita harus mengambil kebijakan di tingkat nasional," kata Calviño.

Baca Juga: Genjot Setoran PBB, Daerah Ini Sebar SPPT Awal Tahun

Pemerintah Spanyol sebenarnya menyambut baik usulan OECD untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi. Terlebih, OECD tengah berupaya untuk mempromosikan sistem pajak terpadu agar raksasa digital dapat membayar pajak yang setimpal di setiap tempat meraka beroperasi.

Namun, upaya mencapai konsensus global itu dianggap terlalu lamban dan kerangka kerja internasional juga dianggap masih kurang. Kedua alasan tersebut membuat Spanyol turut mengambil tindakan unilateral, mengikuti langkah Prancis, dan Inggris.

“Partai Sosialis bertujuan untuk menempatkan 'pajak Google' dalam agenda parlemen Spanyol segera setelah ada pemerintahan baru terbentuk. Kita harus bertindak di skala nasional,” imbuh Calviño

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Adapun pemerintah Spanyol telah memperkenalkan pajak digital sejak Januari lalu. Rancangan undang-undang (RUU) juga telah disetujui sebagai landasan hukum pajak yang sering disebut 'pajak Google'.

Pengenaan pajak tersebut diproyeksi dapat mengumpulkan penerimaan senilai 1,2 miliar euro (setara Rp18,6 triliun) untuk kas negara per tahunnya. Namun, RUU itu pupus sebelum dibahas di Kongres karena gagal melewati rancangan anggaran umum 2019.

Kendati demikan, draf RUU tersebut kemungkinan akan digunakan sebagai dasar untuk draf baru. Berdasarkan draf tersebut, pajak digital bertarif 3% dan menyasar raksasa digital dengan pendapatan global lebih dari 750 juta euro (setara Rp11,6 triliun) dan lebih dari 3 juta euro (setara Rp46,5 miliar) pendapatan di Spanyol.

Baca Juga: Berharap Cemas Menunggu Pajak Digital

Lebih lanjut, seperti dilansir forbes.com, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez meneruskan upaya pajak digital agar raksasa digital agar tidak bisa lagi menghindari pajak. Tindakan sepihak dilakukan meskipun dapat memicu ancaman pembalasan dari AS.

Terlebih, pekan lalu AS telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 100% untuk produk dari Prancis seperti anggur, keju, produk kecantikan, dan tas. Ancaman itu muncul sebagai tanggapan terhadap pajak digital Prancis yang menyasar perusahaan raksasa digital.

Dengan demikian, jika Spanyol terus melanjutkan pajak digitalnya, kemungkinan besar akan mengalami pembalasan serupa dengan yang diterima Prancis. Produk asal Spanyol bisa dikenai pajak tambahan di samping tarif yang dikenakan AS sehubungan dengan sengketa perdagangan Airbus. (kaw)

Baca Juga: Tantangan dan Peluang Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0
Topik : Spanyol, Eropa, Uni Eropa, OECD, pajak digital, aksi unilateral, AS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Februari 2018 | 14:11 WIB
WALES
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:30 WIB
KOTA PADANG
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:16 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:49 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:59 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:42 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:57 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:48 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:34 WIB
FILIPINA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK