Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kesiapan Sistem Elektronik untuk Pelaksanaan PPS, Ini Kata DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Kesiapan Sistem Elektronik untuk Pelaksanaan PPS, Ini Kata DJP

Slogan bertuliskan 'Pajak Kuat Indonesia Maju' terpasang di sebuah Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak menargetkan infrastruktur pendukung program pengungkapan sukarela (PPS) akan siap dirilis sebelum tahun fiskal 2022, baik dari aspek aturan pelaksana hingga sistem elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan DJP masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung implementasi PPS tersebut.

"Insya Allah, siap pada waktunya nanti," katanya, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Implementasi PPS nantinya akan berbeda dengan pelaksanaan tax amnesty 2016. Pada kebijakan PPS, DJP akan menyediakan platform digital bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang tidak atau belum seluruhnya dilaporkan.

Kebijakan PPS akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Dalam program tersebut, terdapat dua skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam mengungkapkan harta.

Skema tersebut antara lain skema kebijakan I PPS yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty untuk mengungkapkan aset atau harta yang belum dideklarasikan saat pelaksanaan tax amnesty 2016.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Sementara itu, skema kebijakan II PPS diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi untuk perolehan harta 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pada skema II, tarif PPh final dipatok 18% dari harta di luar negeri yang dideklarasikan, tetapi tidak direpatriasi.

Apabila aset luar negeri direpatriasi, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 14%. Namun, jika aset yang dideklarasikan saat PPS diinvestasikan pada SBN, sektor pengolahan SDA, atau sektor EBT maka tarif PPh final yang dideklarasikan sebesar 12%. (rig)

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP
Topik : ditjen pajak, DJP, administrasi pajak, sistem elektronik, PPS, uu hpp, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 30 November 2021 | 23:44 WIB
Diperlukan perencanaan tata kelola yang matang dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung pelaksanaan kebijakan PPS agar dapat meminimalisasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan serta untuk mengelola data yang diperoleh setelah pelaksanaan kebijakan tersebut.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Setoran Pajak Turun, Profitabilitas Jasa Keuangan Membaik

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny