OTORITAS MONETER

Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Juli 2019 | 09:43 WIB
Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI

Suasana uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Sebagai calon tunggal, Destry Damayanti menjanjikan peningkatan kerja sama kebijakan moneter dan fiskal.

Hal tersebut diungkapkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi XI Heri Gunawan. Politisi Partai Gerindra tersebut bertanya strategi Destry dalam menjaga iklim pasar uang dan modal di Indonesia.

Menurutnya, pembiayaan pemerintah akan terus meningkat dalam jangka panjang. Terlebih, realisasi penerimaan negara terutama pajak selalu mencatatakan shorfall. Oleh karena itu, pasar modal menjadi sasaran pemerintah untuk menarik pembiayaan alias utang.

Baca Juga:
Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

“Bauran kebijakan moneter dengan pemerintah menjadi sangat penting,” jawab Destry di ruang rapat Komisi XI, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, aspek stabilitas menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, ekspansi fiskal tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Destry menjelaskan ketika sisi fiskal ekspansif maka penyesuaian kebijakan moneter dibutuhkan. Intervensi, menurutnya, bisa dilakukan BI sebagai bentuk bauran kebijakan dengan pemerintah.

Baca Juga:
Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Langkah tersebut untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif yang saat ini dilakukan pemerintah. Destry menyatakan kesiapannya untuk mengamankan sumber pembiayaan pemerintah ketika diberikan kepercayaan menjadi Deputi Gubernur Senior BI.

“Kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal sebesar 1,8%. Dari situ pemerintah butuh dana yang cukup besar untuk pembiayaan anggaran. Dalam hal ini BI dengan intervensi ganda bisa dilakukan di pasar valas dan pasar obligasi pemerintah,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 11:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Konsumsi Masih Kuat, Proyeksi BI soal Ekonomi 2024 Tidak Berubah

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Rabu, 08 Mei 2024 | 10:07 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Batas Impor Barang Kiriman PMI Naik Jadi 2.800 Dolar AS

Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Akhirnya Rupiah Kembali Menguat Atas Dolar AS

Rabu, 08 Mei 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pentingnya Belajar Pajak dalam Bahasa Inggris, Cek Platform Ini

Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?