Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sistem Verifikasi Insentif DJP Belum Memadai, BPK Beri Rekomendasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Sistem Verifikasi Insentif DJP Belum Memadai, BPK Beri Rekomendasi

Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem verifikasi permohonan pengajuan insentif dari wajib pajak yang digunakan oleh Ditjen Pajak (DJP) masih belum memadai karena masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan catatan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, penelitian atas pemenuhan persyaratan oleh wajib pajak masih belum sepenuhnya otomatis.

"Penelitian dilaksanakan secara manual (tanpa sistem/aplikasi) dengan menambahkan filter atau kriteria yang belum ada di sistem DJP Online," tulis BPK dalam LHP LKPP 2020, dikutip pada Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

BPK mencatat penelitian yang dilakukan DJP atas NPWP wajib pajak karyawan penerima insentif penerima PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan penelitian atas penghasilan bruto wajib pajak karyawan masih dilaksanakan secara manual.

Selain itu, sambung BPK, DJP juga masih melakukan penelitian atas kesesuaian kriteria wajib pajak dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 dan pelaporan PPh final secara manual atas insentif PPh final UMKM DTP.

BPK juga berpandangan validasi terhadap laporan realisasi insentif dari wajib pajak masih memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan DJP juga melaksanakan validasi secara manual guna melengkapi kekurangan verifikasi oleh sistem.

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Permasalahan-permasalahan ini memberikan dampak terhadap kekurangan penerimaan pajak 2020 karena wajib pajak yang mendapatkan insentif tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar pada tahun lalu. Kekurangan pembayaran ini seharusnya dikenai sanksi administrasi berupa bunga oleh DJP.

Dengan adanya permasalahan ini, BPK merekomendasikan DJP untuk memperbaiki sistem pengajuan insentif pada DJP Online. Selain itu, mekanisme pengolahan dan verifikasi laporan realisasi, termasuk pencairan insentif juga perlu diperbaiki.

Menanggapi rekomendasi tersebut, DJP berkomitmen untuk menyempurnakan sistem pengajuan insentif pada DJP online, terutama perihal mekanisme verifikasi laporan realisasi, dan mekanisme pencairan insentif, sesuai dengan rekomendasi BPK. (rig)

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Topik : lhp, lkpp 2020, BPK, audit keuangan negara, insentif pajak, ditjen pajak, DJP Online, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:57 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yag informatif. Saat ini, sistem verifikasi pengajuan insentif masih dilakukan secara manual. Penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu yang masih dilakukan secara manual. Hal tersebut berdampak terhadap penerimaan paja karena wa ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

Senin, 26 Juli 2021 | 12:04 WIB
APLIKASI PAJAK

Aplikasi M-Pajak, DJP Sebut Informasi dan Layanan Bakal Lebih Personal

Senin, 26 Juli 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Kepatuhan Pajak, 413 Pemda Sudah Terapkan KSWP

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak