Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sidang MK, Sri Mulyani Jelaskan Soal Pemberian Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Sidang MK, Sri Mulyani Jelaskan Soal Pemberian Insentif Pajak

Suasana sidang MK yang dilakukan secara virtual. (tangkapan layar Youtube MK)

JAKARTA, DDTCNews – Merespons gugatan uji materi Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memberikan insentif pajak kepada hampir semua sektor usaha di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan para penggugat mempertanyakan alasan pemerintah memberi insentif pajak tidak hanya kepada lembaga riset yang meneliti Covid-19, tetapi juga hampir semua sektor usaha. Menurutnya, semua pelaku usaha membutuhkan insentif pajak tersebut karena dampak pandemi Covid-19 sudah sangat luas ke berbagai sektor.

"Dampak pandemi Covid-19 hampir menyentuh semua sektor usaha. Dalam perspektif tersebut, insentif perpajakan sangat relevan diberikan kepada semua sektor usaha, tidak hanya yang bergerak di bidang riset dan pengembangan terkait Covid-19 sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon," katanya dalam persidangan virtual MK, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Pemda Diminta Segera Benahi Tata kelola Aset Daerah

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk membantu dunia usaha melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Insentif pajak itu meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Total insentif senilai Rp120,61 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif pajak tersebut untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan di masa pandemi Covid-19. Dia pun berharap insentif pajak itu mampu mendukung upaya pelaku usaha bertahan di tengah pandemi.

Selain itu, dia menilai pemberian insentif pajak secara tidak langsung juga akan berdampak pada terjadinya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Efek lainnya, perusahaan tetap akan mempertahankan lapangan pekerjaannya walaupun menghadapi pandemi.

Baca Juga: Berbagai Insentif Pajak Sudah Diberikan, DJP Minta Ini ke Pelaku Usaha

Selain soal insentif pajak, Sri Mulyani juga menyinggung penurunan tarif PPh badan pada UU 2/2020, dari semula 25% menjadi 22%. Kebijakan untuk menurunkan PPh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT ini, sambungnya, sebagai bentuk dukungan pemerintah.

“Bentuk insentif atau dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam pandemi Covid-19," ujarnya.

Gugatan uji materi dilayangkan dalam 7 nomor perkara ke MK, baik untuk pengujian formal maupun materiel. Agenda sidang hari ini yakni mendengar keterangan Presiden dan DPR RI. Namun, Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden. Sidang akan berlanjut Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap 4 Isu Gender dalam Sistem Pajak di Indonesia

Topik : UU 2/2020, Perpu 1/2020, Mahkamah Konstitusi, MK, Sri Mulyani, insentif, insentif pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 16 April 2021 | 15:49 WIB
PER-06/PJ/2021
Jum'at, 16 April 2021 | 14:15 WIB
KOTA SOLO
Jum'at, 16 April 2021 | 14:07 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN