Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Sidang MK, Sri Mulyani Jelaskan Soal Pemberian Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Sidang MK, Sri Mulyani Jelaskan Soal Pemberian Insentif Pajak

Suasana sidang MK yang dilakukan secara virtual. (tangkapan layar Youtube MK)

JAKARTA, DDTCNews – Merespons gugatan uji materi Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memberikan insentif pajak kepada hampir semua sektor usaha di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan para penggugat mempertanyakan alasan pemerintah memberi insentif pajak tidak hanya kepada lembaga riset yang meneliti Covid-19, tetapi juga hampir semua sektor usaha. Menurutnya, semua pelaku usaha membutuhkan insentif pajak tersebut karena dampak pandemi Covid-19 sudah sangat luas ke berbagai sektor.

"Dampak pandemi Covid-19 hampir menyentuh semua sektor usaha. Dalam perspektif tersebut, insentif perpajakan sangat relevan diberikan kepada semua sektor usaha, tidak hanya yang bergerak di bidang riset dan pengembangan terkait Covid-19 sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon," katanya dalam persidangan virtual MK, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Subsidi Pajak Kendaraan Penumpang akan Dicabut

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk membantu dunia usaha melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Insentif pajak itu meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Total insentif senilai Rp120,61 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif pajak tersebut untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan di masa pandemi Covid-19. Dia pun berharap insentif pajak itu mampu mendukung upaya pelaku usaha bertahan di tengah pandemi.

Selain itu, dia menilai pemberian insentif pajak secara tidak langsung juga akan berdampak pada terjadinya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Efek lainnya, perusahaan tetap akan mempertahankan lapangan pekerjaannya walaupun menghadapi pandemi.

Baca Juga: Aturan Ganti Rugi Lulusan STAN Diperbarui, Ini Respons Alumni

Selain soal insentif pajak, Sri Mulyani juga menyinggung penurunan tarif PPh badan pada UU 2/2020, dari semula 25% menjadi 22%. Kebijakan untuk menurunkan PPh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT ini, sambungnya, sebagai bentuk dukungan pemerintah.

“Bentuk insentif atau dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam pandemi Covid-19," ujarnya.

Gugatan uji materi dilayangkan dalam 7 nomor perkara ke MK, baik untuk pengujian formal maupun materiel. Agenda sidang hari ini yakni mendengar keterangan Presiden dan DPR RI. Namun, Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden. Sidang akan berlanjut Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli. (kaw)

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

Topik : UU 2/2020, Perpu 1/2020, Mahkamah Konstitusi, MK, Sri Mulyani, insentif, insentif pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 10:00 WIB
PMK 226/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 09:01 WIB
PMK 226/2020
Rabu, 13 Januari 2021 | 16:16 WIB
VAKSINASI
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:09 WIB
PMK 226/2020
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI
Sabtu, 16 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK